MANADO, SULUTZONE.COM – Pelaksanaan Paskah Nasional 2026 di Sulawesi Utara (Sulut) memicu sorotan tajam.

Bukan terkait substansi religiusnya, melainkan pada aspek komunikasi visual dan etika politik yang terpampang di ruang publik.

​Sorotan ini bermula dari beredarnya baliho promosi "Paskah Nasional 2026" yang tersebar di sejumlah titik di Sulawesi Utara. Dalam baliho tersebut, tampak foto Presiden Republik Indonesia, kerabat dekat Presiden, jajaran panitia lokal, hingga artis pendukung. Namun, satu figur sentral justru absen: Gubernur Sulawesi Utara.

​Menanggapi hal tersebut, pemerhati sosial-politik Hendrik Manossoh angkat bicara melalui akun media sosialnya. Ia menilai ketiadaan foto Gubernur dalam baliho acara berskala nasional yang digelar di daerah sendiri merupakan sebuah "keganjilan politik simbolik" yang tidak bisa dianggap sepele.

Baca Juga: Gubernur Yulius Selvanus Dampingi Wapres Mas Gibran Kunjungi Lokasi Gempa di Beberapa Titik : Pastikan Sulut Bangkit Cepat

​Simbol Tidak Pernah Netral

​Menurut Hendrik, dalam ilmu politik, simbol visual yang ditampilkan atau tidak ditampilkan di ruang publik adalah sebuah pesan yang kuat.

​"Baliho ini adalah dokumen politik visual. Ia sedang menyusun narasi tentang siapa yang dianggap penting dan siapa yang justru diabaikan dalam panggung representasi publik," tulis Hendrik dalam unggahannya.

​Ia menekankan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Gubernur adalah representasi resmi negara di tingkat provinsi sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat.

​"Kalau ini acara nasional yang digelar di Sulut, mengapa representasi formal negara di Sulut justru tidak diberi tempat? Ini bukan soal sentimen pribadi, tapi soal kepantasan politik dan etika kelembagaan," tegasnya.

​Tiga Catatan Kritis

​Hendrik menyebut ketiadaan foto Gubernur sebagai "cacat simbolik" dan membedahnya dalam tiga poin krusial:

1. ​Kegagalan Memahami Tata Negara: Penyelenggara dinilai tidak memahami bahwa negara hadir melalui struktur daerah, di mana Gubernur adalah simpul formalnya.
2. ​Memburu Legitimasi Vertikal: Ada kesan penyelenggara hanya ingin menunjukkan koneksi ke pusat (Presiden) namun mengabaikan legitimasi horizontal atau penghormatan terhadap "tuan rumah" wilayah.
3. ​Pesan Politik yang Salah Sasaran: Meski mungkin tidak ada niat sengaja, namun secara persepsi publik, ini menunjukkan upaya membangun panggung nasional dengan komposisi simbolik yang timpang.

​Absennya Wajah Formal Daerah

​Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dalam acara yang menggunakan label "nasional", penghormatan terhadap arsitektur negara di level daerah adalah kewajiban protokoler dan etika.

​"Publik Sulut wajar bertanya, apakah pemerintah daerah dianggap tidak penting? Apakah daerah hanya dipakai sebagai lokasi tanpa dihormati otoritas resminya?" tanya Hendrik retoris.

​Ia menyimpulkan bahwa secara komunikasi publik, baliho tersebut gagal menampilkan keseimbangan antara pusat, daerah, dan penyelenggara.

​"Absennya foto Gubernur Sulut bukan sekadar kelalaian desain, tetapi kegagalan membaca tata hormat politik dalam negara yang berstruktur. Negara tidak hanya berdiri di Jakarta, negara juga berdiri di Manado," pungkasnya.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia penyelenggara Paskah Nasional 2026 belum memberikan pernyataan resmi terkait komposisi visual pada alat peraga kampanye tersebut. (Red)