Tetapkan Langkah Strategis 2026, Gubernur Sulut Fokus Pada Hal Ini

Sulutzone.com - Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, secara resmi menyampaikan arahan strategis dalam pertemuan High Level Meeting (HLM) bersama TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS, bertempat di kantor Bank Indonesia perwakilan Sulut, Senin (23/02/2026). 

Pertemuan ini menekankan sinergi lintas sektor yang dihadiri Bupati Walikota se Sulut dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga dan memacu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara di tengah dinamika global.  

Kinerja Ekonomi dan Pengendalian Inflasi

Berdasarkan data tahun 2025, ekonomi Sulawesi Utara tercatat tumbuh sebesar 5,66%, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11%. Meski demikian, pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama. Hingga Desember 2025, inflasi tahunan (y-o-y) Sulawesi Utara berada di level 1,23%.  

Gubernur mengidentifikasi sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan Beras (0,49%) dan Perguruan Tinggi (0,25%) sebagai kontributor terbesar. Faktor kunci pengendalian ke depan akan difokuskan pada:  

• Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi dengan teknologi dan mekanisasi.  

• Optimalisasi BUMD Pangan sebagai offtaker dan stabilisator harga.  

• Aksi Cepat: Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga secara tepat sasaran.  

Empat Pilar Transformasi Ekonomi

Untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan empat pilar strategis:  

1. Transformasi Digital: Percepatan digitalisasi pendapatan/belanja daerah, integrasi pembayaran publik, penguatan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata, serta digitalisasi distribusi pangan.  

2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi: Instruksi untuk bekerja lebih agresif dalam realisasi APBD, percepatan investasi (PMA/PMDN), serta hilirisasi industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja.  

3. Akses Keuangan Inklusif: Perluasan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan melalui TPAKD, serta penguatan literasi keuangan digital.  

4. Ekonomi dan Keuangan Syariah: Pengembangan industri halal dan integrasi ekonomi syariah dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian.