Tetty Paruntu dan PG Sulut Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Kebijakan TKD ke Pemerintah Pusat

Manado, Sulutzone.com – Isu efisiensi atau pengetatan dana Transfer Ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat untuk tahun 2026 terus menjadi sorotan hangat di kalangan Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulawesi Utara (Sulut).

Kebijakan pemangkasan yang diprediksi mencapai 25% hingga 30% ini dikhawatirkan akan memukul keras program kerja dan rencana pembangunan daerah, apalagi setelah Pemda baru saja menghadapi Pilkada dengan janji-janji politik yang harus dipenuhi.

Pengamat Politik & Pemerintahan Sulawesi Utara, Taufik M Tumbelaka, jebolan Fisipol UGM Yogyakarta, menegaskan bahwa Pemda harus siap menghadapi tantangan ini.

"Pengurangan TKD sampai kisaran 25% - 30% akan berpengaruh signifikan dari sisi politik anggaran yang akan diketok palu sekitar bulan depan melalui APBD tahun 2026," ujar Tumbelaka.

Langkah pendekatan kepada Menteri Keuangan untuk meminta pertimbangan sudah dilakukan oleh sejumlah Pemda. Upaya ini dianggap wajar untuk menjelaskan kesulitan yang akan dihadapi daerah.

"Pemda harus menjelaskan ke Pemerintah Pusat terkait kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi sehingga diharapkan ada titik temu 'angka kompromi' terkait TKD. Semisal 'pemangkasan' 25% - 30% menjadi sekitar 15% - 20% atau di titik lainnya. Dan ini upaya yang lumrah dalam upaya memperingan beban daerah," jelas Tumbelaka.

Terkait upaya pendekatan ke Pemerintah Pusat demi kepentingan Sulut, Tumbelaka menyoroti peran strategis yang bisa dimainkan oleh Christiany E Paruntu (Tetty Paruntu/CEP) dan Partai Golkar (PG) Sulut.

"Semestinya Tetty Paruntu dan PG Sulut bisa ikut berperan guna meyakinkan Pemerintah Pusat terkait TKD," tegas Tumbelaka.

Peran ini didukung oleh sejumlah faktor kunci:

 * Tetty Paruntu menjabat sebagai wakil Sulut di DPR-RI.

 * PG Sulut termasuk partai pengusung Gubernur Sulut pada Pilkada yang lalu.

 * PG memiliki perwakilan dalam jajaran Pimpinan DPRD Sulut serta di tingkat Kabupaten/Kota, bahkan memiliki Kepala Daerah dari PG Sulut.

 * Ketua PG Sulut, Tetty Paruntu, diketahui memiliki hubungan baik dengan sejumlah elit politik, bahkan dengan Presiden Prabowo Subianto serta adiknya Hashim Djojohadikusumo yang sudah dikenal sejak lama.

Faktor-faktor ini menjadikan Tetty Paruntu dan PG Sulut memiliki posisi tawar yang kuat untuk "berperan menjadi jembatan kepentingan daerah dan Pemerintah Pusat."

"Masalah TKD hanya dibutuhkan saling pengertian yang lebih dalam sehingga ada titik temu dan itu perlu upaya pendekatan dari banyak pihak," tutup Taufik M Tumbelaka.