Danger! Sulawesi Utara Minim Pengamat Politik dan Pemerintahan

Manado – Dinamika sosial dan politik di Sulawesi Utara (Sulut) dinilai cukup menarik dan berpengaruh signifikan terhadap capaian demokrasi daerah.

Namun, ada satu kondisi yang menjadi sorotan: minimnya jumlah Pengamat Politik & Pemerintahan yang aktif dan memiliki latar belakang keilmuan relevan.

Situasi ini diamini oleh Taufik M Tumbelaka, seorang Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut jebolan Fisipol UGM Yogyakarta.

Menurutnya, anggapan bahwa Sulut minim analis politik dan pemerintahan sulit dibantah.

"Untuk Sulut mungkin saat ini tidak lebih dari 5 atau 6 orang yang benar-benar aktif serta berlatar belakang dari Fisip atau Fisipol terlebih khusus Politik & Pemerintahan. Jumlah ini sangat minim untuk suatu provinsi yang memiliki 15 Kabupaten dan Kota," ungkap Tumbelaka. 

Kekurangan analis ini berdampak langsung pada pembahasan isu-isu penting.

Tumbelaka menyoroti bahwa banyak masalah seputar sosial, politik, dan pemerintahan sering kurang terdalami dengan baik dalam dialog publik.

Hal ini juga terasa dalam proses penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang melibatkan BPS dan Kesbangpol.

Tumbelaka, yang telah terlibat selama 11 tahun, menyatakan kesulitan sering dihadapi untuk memotret perkembangan demokrasi di provinsi karena kurangnya analisis mendalam.

"Analis dan pengamat Politik & Pemerintahan yang dari disiplin ilmu dari Politik, Pemerintahan, Sosiologi, komunikasi dan lainnya dibutuhkan dalam upaya membantu memperkaya argumentasi di ruang publik," jelasnya.

Tumbelaka, menambahkan bahwa semakin banyak pengamat, maka semakin baik, karena akan lebih berwarna dari sisi amatan publik dalam mencermati dinamika daerah.

Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan itu wajar dan tidak berarti salah satu pasti benar atau salah.

"Ini dikarenakan bisa saja beda cara memandang, beda sudut pandang dan beda variabel yang digunakan," lanjut Pengamat yang sudah lebih dari 16 tahun menyuarakan pandangannya ini.

Ke depan, Tumbelaka berharap semakin banyak akademisi, khususnya dari latar belakang Fisip atau Fisipol, yang muncul sebagai Pengamat Politik & Pemerintahan.

"Minimal rekan-rekan dari media massa akan banyak pilihan untuk memperoleh pernyataan," katanya. Hal ini juga berkaitan dengan kualitas analisis yang dilontarkan.