Petani Nilam di Sulut Meradang: Tengkulak Patok Harga Rendah, Pemerintah Diminta Bertindak Nyata

Manado, Sulutzone.com - Para petani nilam di Sulawesi Utara (Sulut) menjerit akibat praktik bisnis tengkulak yang dinilai merugikan. Di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), tengkulak mematok harga minyak nilam di kisaran Rp500.000 hingga Rp600.000 per kilogram. Padahal, harga normal di tingkat perusahaan atau eksportir bisa mencapai Rp1,2 juta hingga Rp1,3 juta per kilogram.

Kondisi ini membuat petani nilam merasa dipermainkan dan merugi besar setelah mengeluarkan biaya produksi selama sekitar enam bulan. Jacko Monigir, seorang petani nilam di Poigar, Bolmong, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah yang dinilai tidak berdaya menghadapi situasi pasar dan tidak melakukan intervensi.

"Sakit rasanya, ketika harus menerima kenyataan bahwa tengkulak bebas menekan petani di depan mata pemerintah. Kami merasakan pemerintah tidak punya daya dan menyerah pada situasi pasar tanpa secuil intervensi," ujarnya, Kamis (1/5/2025).

Awak media menemukan indikasi adanya permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak, seolah-olah terjadi kenaikan harga di tingkat eksportir. Seorang eksportir minyak nilam membenarkan hal tersebut dan menyatakan bahwa anjloknya harga di tingkat petani murni ulah tengkulak yang memanfaatkan ketiadaan perlindungan dari pemerintah.

"Saya sudah cek di Kotamobagu, Jakarta dan Medan. Harga masih stabil. Tidak ada penurunan. Yang tekan harga di petani itu tengkulak yang mau cepat kaya raya," tegasnya.

Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP), Ayip Said Abdullah, sebelumnya telah menyarankan pemerintah untuk melakukan intervensi harga komoditas, terutama jika harga di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP). Ia khawatir jika harga komoditas petani tidak dijaga, akan banyak petani yang kecewa dan berhenti bertani.

Senada dengan hal itu, pegiat pertanian nilam, AH Tawi, menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap hanya melakukan pencitraan tanpa tindakan nyata di lapangan.

"Terlalu banyak pencitraan di media, tanpa bukti kebijakan yang langsung menyentuh jantung petani juga tidak baik. Bahkan menjijikan. Sudahi omon-omon yang tidak berfaedah, waktunya bahas nasib petani. Rakyat tidak butuh omon-omon depan kamera paparazi tapi kebijakan dan perlindungan yang riil,'' tandasnya.

Para petani nilam berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi mereka dari praktik tengkulak yang merugikan dan memastikan harga jual nilam yang adil. Intervensi harga dan kebijakan yang berpihak pada petani menjadi tuntutan utama saat ini.