AARS dan JGKWL Ikut Teladan ODSK dalam Berpolitik, Apa Itu?

Manado, sulutzonecom -- Keteladanan dalam berpolitik yang diperlihatakan Gubernur dan Wakil Gubernur, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dalam 10 tahun memimpin Sulut ternyata hanya diikuti oleh kedua pasangan kader ini, Andrei Angouw-Richard Sualang (AARS) dan Joune Ganda dan Kevin Lotulong (JGKWL).

Pasalnya dari banyaknya kader yang maju kembali bertarung di arena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, kedua pasangan ini memilih untuk tetap bersama sebagai Pasangan Calon dari PDI Perjuangan untuk Kota Manado dan Minahasa Utara.

Keduanya, terus berkomitmen bersama membangun Kota Manado dan Minut 1 periode lagi.

Baca Juga: Raih Suara Terbanyak di Sitaro, Chintia Kalangit Satu-satunya Cabup Perempuan yang Menang di Pilkada 2024 se-Sulut

Ini mengingatkan pada Pilkada 2020, dimana pasangan ODSK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tetap bersama diperiode kedua, tidak bubar layaknya banyak petahana lainnya yang memilih berjuang dengan partai berbeda hingga menjadi lawan.

AARS dan JGKWL memperlihatkan keharmonisan bersama dalam memimpin dan membangun Kota Manado dan Minut, seperti halnya ODSK di Sulawesi Utara.

Keteladanan ini ternyata sangat sulit diterapkan oleh para kader Banteng lainnya.

Baca Juga: Vanda Sarundajang Akan Cetak Sejarah Baru di Tanah Minahasa, Apa itu?

Sebut saja, Frangky Wongkar dan Petra Rembang di Minahasa Selatan, dimana pecah kongsi keduanya menyebabkan Petra Rembang memilih Golkar sebagai kendaraan politiknya di Pilbup Minsel 2024, meski menang.

Lain halnya di Bitung, Maurit Mantiri yang tidak maju kembali sebagai Calon Wali Kota Bitung di Pilwako 2024, mempercayakan anaknya, Geraldi Mantiri untuk meneruskan perjuangan tersebut, menghadapi Wakilnya sendiri, Hengky Honandar.

Hengky Honandar kemudian maju dengan kendaraan Partai Nasdem dan Partai Gerindra, bahkan mampu merebut singga sana tersebut dari tangan PDI Perjuangan.

Baca Juga: Ronald Kandoli-Fredy Tuda Ukir Sejarah Baru di Minahasa Tenggara, Apa Itu?

Kebiasaan pecah kongsi dalam berpolitik di era demokrasi memang menjadi hal biasa, namun sejatinya tidak mencerminkan etika politik sebagai alat melayani.

***