Talaud, sulutzone.com - Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Welly Titah bersama Ketua DPRD, Drs. Engelbertus Tatibi, ME, Sekertaris Daerah, Dr. Yohanis B.K. Kamagi, AP, M.Si dan Kepala Dinas Perhubungan, Ir. Leida E. Dachlan, MM mengadakan audensi dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia di jakarta pada Selasa, (12/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut Bupati Welly Titah mengusulkan penambahan satu unit kapal penyeberangan Ferry/Roro berkapasitas 1500 Groos Tonnage (GT) untuk mendukung kebutuhan transportasi di wilayah perbatasan khususnya Pulau Miangas dan Nanusa.
Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi pasokan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud yang merupakan salah satu daerah terluar Indonesia.
Bupati menegaskan bahwa kapal Ferry/Roro ini akan menjadi solusi strategi untuk mengatasi tantangan mobilitas warga, terutama di pulau - pulau terpencil yang berbatasan langsung dengan Filipina.
"Kami melihat kebutuhan mendesak akan armada kapal yang memadai untuk menunjang kehidupan masyarakat, khususnya di Miangas dan Nanusa.
Kapal Ferry/Roro 1500 GT ini diharapkan dapat menjamin kelancaran transportasi, distribusi logistik dan memperkuat ekonomi lokal," ujarnya.
Ketua DPRD, Drs. Engelbertys, ME menambahkan bahwa penambahan armada kapal ini jugamerupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan yang srategis.
Sementara itu, Sekda Dr. Yohanis B. K. Kamagi, AP, M.SI menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan usulan ini demi kesejahteraan masyarakat Talaud.
"Kapal ini akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan transportasi laut, sekaligus mendukung konektivitas maritim di wilayah kepulauan," katanya.
Pertemuan dengan Menteri Perhubungan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi usulan tersebut, sekaligus memperkuat posisi Kepulauan Talaud sebagai garda terdepan pembangunan maritim dan ekonomi di Indonesia timur.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berkomitmen untuk terus brrkoordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan kebutuhan transportasi masyarakat terpenuhi.