Prabowo Colek BUMN yang Bergantung PMN, Ini Tegasnya

Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyorot Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang cenderung bergantung pada suntikan modal lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) dan tidak efisien dalam menggarap proyek pembangunan infrastruktur nasional.

"Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan yang akan (memberikan) PMN," kata Prabowo dalam acara penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (12/6).

Menurut Prabowo, sudah saatnya kini pemerintah melibatkan lebih banyak perusahaan swasta baik dari dalam maupun luar negeri untuk membangun infrastruktur nasional. Dia menilai perusahaan swasta biasanya lebih modern dan efisien.

Baca Juga: Prabowo Tawarkan Iklim Investasi yang Efisien dan Transparan ke Swasta

“Saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama di bidang konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta dan juga sektor swasta internasional sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar,” kata Prabowo.

"Kita butuh sekarang mitra-mitra yang efisien, mitra-mitra yang modern teknologinya. Saya arahakan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar, saudara-saudara," tegasnya.

Namun, untuk menggaet swasta, Prabowo menyatakan pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang nyaman dan mudah. "Untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka,” ucapnya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu dengan meluncurkan Danantara, lembaga investasi milik negara yang siap mendukung proyek infrastruktur strategis.

Menurut Prabowo, perusahaan swasta terutama dari luar negeri tak perlu takut untuk berinvestasi di Indonesia karena pemerintah pun akan ikut terlibat secara nyata.

"Kalau kita undang kerja sama dengan swasta atau dengan asing, kita berani. Pemerintah akan ikut berapa persen, dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang ril. Saya kira itu akan memberikan comfort kepada mitra-mitra dari luar negeri,” katanya.