Prabowo Umumkan Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK

Jakarta — Tepat di Hari Buruh Internasional, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan dua kebijakan penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan buruh Indonesia, yakni pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

Pengumuman ini disampaikan langsung dalam pidato Prabowo di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5) yang berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta, di hadapan ratusan ribu buruh dari berbagai organisasi dan konfederasi.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintahannya untuk mendengar dan melibatkan langsung suara kaum pekerja dalam perumusan kebijakan negara.

Baca Juga: Peringati May Day, Ribuan Buruh Sulawesi Utara Tumpah Ruah di Tikala

“Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden: mana undang-undang yang tidak beres dan tidak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan peserta aksi.

Presiden juga menegaskan bahwa masukan dari para pimpinan buruh menjadi dasar pembentukan Satgas PHK, yang bertujuan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang oleh perusahaan.

“Kita juga, atas saran dari pimpinan buruh, dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita… kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu, kita, negara, akan turun tangan,” tegasnya.

Baca Juga: Respon KPK Terkait Dukungan RUU Perampasan Aset dari Presiden Prabowo Saat Pidato Hari Buruh

Kedua inisiatif ini adalah langkah konkret pemerintahan Prabowo dalam menjawab kekhawatiran buruh terhadap ketidakpastian kerja dan kurangnya perlindungan hukum dalam relasi industrial.

Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah akan segera mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Undang-Undang Pekerja di Laut.

Tak hanya itu, Prabowo juga meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk turut mengkaji masalah outsourcing secara menyeluruh. “Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional bagaimana caranya secepat-cepatnya menghapus outsourcing. Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor,” ucapnya.

Peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi momentum penting bagi arah baru hubungan industrial di Indonesia, di mana pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha akan duduk bersama dalam satu meja. Prabowo bahkan berencana mempertemukan 150 pimpinan buruh dengan 150 pimpinan perusahaan dalam sebuah forum dialog nasional.

“Saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan. Kita akan duduk bersama, saudara-saudara,” katanya.