Jakarta, Sulut Zone – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Martin Daniel Tumbelaka (MDT), menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya praktik mafia tanah, aktivitas pertambangan ilegal hingga judi online di Sulawesi Utara.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa pemberantasan tiga permasalahan tersebut menjadi fokus utama kerjanya Pasca ditugaskan di Komisi III DPR RI, yang membawahi bidang Penegakan Hukum.
Dalam kasus mafia tanah, Martin menilai bahwa masalah ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas.
"Harus ada langkah konkrit dan ketegasan penegak hukum untuk pemberantasan mafia tanah di Sulawesi Utara," ujar Martin dengan tegas. Ia menekankan bahwa penindakan maksimal harus dilakukan, selaras dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang turut memberikan perhatian terhadap persoalan ini.
Martin juga menambahkan bahwa beberapa kasus mafia tanah di Sulawesi Utara sudah menjadi perhatian serius dan telah masuk dalam catatan khusus.
"Masalah mafia tanah di Sulawesi Utara sudah sangat meresahkan. Ada beberapa yang sudah menjadi perhatian dan catatan," lanjutnya.
Baca Juga: Dukung Program Prabowo, Budi Gunawan Bentuk 7 Desk Mulai dari Pilkada
Selain mafia tanah, Martin turut menyoroti praktik pertambangan ilegal yang semakin marak di wilayah Sulawesi Utara. Ia mendesak agar tindakan tegas juga diambil terhadap aktivitas tambang ilegal, terlebih jika melibatkan oknum-oknum tertentu yang memiliki kekuasaan.
"Ini perlu diperhatikan, jangan sampai ditutupi karena ada keterlibatan oknum yang terlibat dalam bisnis tambang ilegal," tegas Martin.
Sedangkan untuk judi online, Martin menyebut harus ada Penindakan tegas dari APH.
"Masalah judi online ini juga menjadi sorotan. Ini perlu ada perhatian serius dari APH," tegasnya lagi.
Martin berencana untuk turun langsung ke Sulawesi Utara dalam waktu dekat untuk memantau situasi dan memastikan bahwa langkah-langkah konkret diambil guna memberantas mafia tanah dan tambang ilegal di daerah tersebut. Komitmennya untuk mengawal penegakan hukum di Sulawesi Utara merupakan bagian dari tanggung jawabnya dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan terus mengawal kasus-kasus ini dan memastikan hukum berjalan dengan adil," pungkas Martin.
Artikel Terkait
Polres Talaud Periksa Kepala BPKAD dan Kabid Anggaran Soal Dana Ketahanan Pangan
"Mau Punya Paspor" ? Datang ke Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaud Pekan Depan!
Polres Kepulauan Talaud Periksa Kabid dan Operator DP3-APMD
KPU Minut Sukses Gelar Debat ke-2
Tatap Muka Bersama Pemangku Kebijakan, KPU Sulut Gelar Penyuluhan Hukum Pilkada di Bolsel
Jadi Fasilitator Bimtek Tungsura ke KPPS, KPU Tomohon Gelar ToT ke PPK dan PPS
Heboh! Selebgram Arie Rieyanthie Tuding Suaminya Main Serong Usai Pulang Umroh, Ini 3 Kasus Serupa yang Bikin Geleng Kepala!
Sederet Fakta Unik Soal Energi Terbarukan, Ternyata Ini Alasan Sumbernya Melimpah di Sekitar Kita
Hendra Arifin, Sosok di Balik HokBen Berdiri pada Tahun 1985
Dukung Program Prabowo, Budi Gunawan Bentuk 7 Desk Mulai dari Pilkada