Mengintip Politik Dinasti di Pilkada 2024

Akibatnya, kepala daerah maupun pejabat pemerintahan lain yang terpapar politik dinasti pada akhirnya melakukan praktik korupsi dan nepotisme.

Baca Juga: Esok Batas Akhir KPU Minut Buka Tanggapan Masyarakat terkait Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Memperluas Tentakel Kekuasaan

Politik dinasti terjadi sejak era Pilkada yang dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Politik  dinasti  tak jarang dibangun oleh para elit politik lokal atau dengan memanfaatkan para elit politik lokal dengan memanfaatkan demokrasi yang terdesentralisasi. 

Kesempatan ini mendorong keinginan atau ambisi  dari  keluarga petahana atau pejabat pemerintah lainnya.

Anggota keluarga akan menjadi tentakel kekuasaan yang akan kembali maju dalam kontestasi pemilihan berikutnya.

Tentakel tersebut dapat melalui istri, suami, anak, menantu, saudara, maupun kerabat  keluarga.

Dengan  kata  lain,  politik  dinasti  menjadi  sebuah  kekuasaan  daerah yang  (akan) dijalankan oleh sekelompok orang yang terikat dalam hubungan darah atau keluarga dekat.

***