Talaud, Sulutzone.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, melalui tim kuasa hukum resmi, hari ini telah menyerahkan pengaduan tertulis kepada Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Talaud terkait serangkaian unggahan dan komentar dari akun Facebook bernama “Anonim 166”. Pengaduan ini menanggapi dugaan penyebaran tuduhan tidak berdasar yang menyerang kehormatan pribadi Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah (Poka), serta keluarganya.
Penyerahan laporan dilakukan oleh Penasihat Hukum/Kuasa Hukum Pemda dan Pribadi Bupati, didampingi oleh Kepala Bagian Hukum dan Staf Khusus Bidang Hukum Kabupaten Kepulauan Talaud. Langkah ini diambil setelah pertimbangan matang, mengingat materi yang disebarkan telah melampaui batas etika dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Dalam keterangan resminya, tim kuasa hukum menjelaskan bahwa pada awalnya Bupati Welly Titah memilih untuk menahan diri (silent mode) demi mengutamakan ketenangan, persatuan, dan stabilitas sosial di masyarakat Talaud. Namun, situasi berkembang ketika unggahan tersebut semakin masif, menyentuh ranah privasi keluarga, dan membentuk narasi palsu yang meresahkan.
"Karena unggahan tersebut telah berkembang, menyentuh kehormatan keluarga, dan berpotensi membentuk informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat, Bapak Bupati memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Tujuannya agar persoalan ini diperiksa secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti-bukti hukum yang sah," jelas perwakilan kuasa hukum.
Tim kuasa hukum menekankan bahwa langkah hukum ini sama sekali tidak bermaksud membungkam kebebasan berpendapat atau kritik terhadap kinerja pemerintah.
"Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian esensial dari kehidupan demokrasi dan harus dihormati. Akan tetapi, masyarakat perlu membedakan antara kritik konstruktif dengan penyebaran tuduhan mengenai pribadi dan keluarga yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan berekspresi memiliki batas, yaitu tidak boleh melanggar hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan atas nama baik dan martabat keluarganya," tegasnya.
1. Hentikan Serangan Balik: Tidak melakukan counter-attack atau hujatan balik di media sosial yang dapat memicu perpecahan.
2. Jangan Sebarkan Ulang: Menghentikan penyebaran ulang (reshare) materi yang sedang dalam proses penyelidikan hukum untuk mencegah dampak psikologis lebih luas.
3. Hormati Proses Hukum: Memberikan ruang dan waktu bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, sambil menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, Bupati Welly Titah menegaskan komitmennya untuk tetap fokus menjalankan tugas pokok sebagai kepala daerah. Beliau akan terus melayani masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud dengan sepenuh hati, menjaga ketenangan, serta mempererat persatuan warga Bumi Porodisa tanpa terganggu oleh provokasi digital.
"Mari kita bersama-sama menciptakan iklim demokrasi yang sehat, di mana kritik disampaikan dengan data, dan perbedaan diselesaikan dengan kepala dingin serta jalur yang benar," tutup pernyataan tersebut.