Rocky Gerung Debat Panas dengan Aliansi Masyarakat Pati Soal Hukuman Mati Koruptor: "Kalau Saudaramu Tak Bersalah Dihukum Mati, Gimana?"

Sulutzone.com — Diskusi wacana penerapan sanksi hukuman mati bagi para terpidana korupsi kembali memanas. Pengamat politik Rocky Gerung terlibat perdebatan sengit dengan perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) saat membahas efektivitas sanksi maksimal bagi koruptor di Indonesia.

Perdebatan tersebut berlangsung emosional ketika kedua belah pihak mempertahankan sudut pandang yang bertolak belakang. AMPB menilai hukuman mati sangat wajar diterapkan demi efek jera, sedangkan Rocky menolak secara prinsipil karena kerap rentannya integritas sistem hukum di Indonesia dari kesalahan vonis.

Rocky mengklarifikasi bahwa penolakannya terhadap hukuman mati bukan bentuk pembelaan terhadap aksi kejahatan korupsi, melainkan kewaspadaan terhadap potensi kesalahan fatal yang dibuat oleh penegak hukum.

"Prinsip kita di Indonesia ini tidak boleh ada hukuman mati," ujar Rocky Gerung.

Menyoroti Celah Kesalahan Peradilan (Miscarriage of Justice)

Rocky mengingatkan bahwa lembaga peradilan diisi oleh manusia yang tidak luput dari kesalahan. Untuk memperkuat argumennya, ia menyinggung preseden kasus peradilan sesat masa lalu seperti kasus Sengkon dan Karta, di mana korban yang tak bersalah terlanjur dipenjara akibat manipulasi dan kelalaian proses hukum.

"Ini kalau ada 10 orang, sembilan dihukum mati, satu tidak. Ternyata yang sembilan ini tidak bersalah, yang satu ini bersalah. Bagaimana jawabnya?" kata Rocky.

Mendengar argumen tersebut, perwakilan AMPB tetap meyakini bahwa tingkat kerusakan akibat korupsi sudah sangat masif sehingga tindakan tegas tidak bisa ditawar lagi.

"Rakyat Indonesia, makanya sepatutnya koruptor itu dibunuh... PR saya, hukuman mati itu paling efektif," pukas perwakilan AMPB.

Konsekuensi Eksekusi yang Tak Bisa Dipulihkan

Merespons balik pernyataan AMPB, Rocky membalikkan logika pemikiran tersebut dengan mengajak audiens membayangkan jika anggota keluarga dekat yang justru menjadi korban peradilan yang keliru.

"Kalau saudara tidak bersalah dibunuh, rakyat Indonesia, kamu iya? Kalau saudaramu, istri, anakmu dibunuh hukuman mati dan kamu tahu dia tidak bersalah, tapi dia dimasukkan dalam sistem yang tidak adil, bagaimana sistem ini bisa menghukum orang mati?" tegas Rocky.

Ia memaparkan bahwa esensi masalah dari hukuman mati adalah ketiadaan ruang untuk mengembalikan hak hidup atau memulihkan nama baik seseorang apabila suatu saat terbukti ada kesalahan hukum setelah eksekusi dilakukan.

"Kalau orang yang enggak bersalah bagaimana? Bagaimana dipulihkan dia? Coba," cetus Rocky.

Perbandingan Dua Sudut Pandang Penanganan Korupsi

Perdebatan ini mencerminkan dinamika publik di Indonesia yang hingga kini masih terbelah antara mendorong efektivitas sanksi pidana maksimal versus kehati-hatian atas kualitas penegakan hukum di tanah air.