Kepala Kejati Sulut Jacob Hendrik Patti Peilohy: Penegakan Korupsi Tambang Harus Berujung pada Pemulihan Lingkungan

Kotamobagu – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut), Jacob Hendrik Patti Peilohy, S.H., M.H., menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor pertambangan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku. Lebih dari itu, penegakan hukum harus memberikan manfaat nyata melalui pemulihan lingkungan yang terdampak aktivitas tambang.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Selasa (4/8/2026). Acara strategis ini turut dihadiri oleh para wali kota dan bupati se-Bolaang Mongondow Raya (BMR), jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-BMR, serta para pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Jacob Hendrik Patti Peilohy menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Setelah Isu NEET dan Jalan Rusak Ramai di Medsos, Dua Kadis Era Lama Dimutasi ke Perhubungan dan Disnakertrans

"Penegakan hukum terhadap korupsi di sektor pertambangan harus berorientasi tidak hanya pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan pemulihan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas pertambangan," ujarnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pencegahan serta pemberantasan korupsi, khususnya pada sektor sumber daya alam yang kerap menjadi sorotan di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan daerah yang akuntabel.

Dede