MANADO, SulutZone.com – Mengenang satu tahun perjalanan kepemimpinan di Bumi Nyiur Melambai, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menyampaikan refleksi mendalam mengenai masa jabatannya bersama Wakil Gubernur Pak Victor.
Dalam momen syukur yang berlangsung khidmat, Gubernur Yulius menegaskan bahwa jabatan yang ia emban bukanlah sekadar posisi formal atau ajang mencari kekuasaan, melainkan sebuah tanggung jawab moral yang besar kepada masyarakat Sulawesi Utara.
"Jabatan yang kami emban ini adalah amanah murni dari rakyat. Ini bukan soal kursi kekuasaan atau sekadar posisi formal, tapi soal tanggung jawab moral yang harus kami gunakan sebaik-baiknya demi kemajuan daerah ini," tegas Gubernur Yulius.
Menoleh ke Belakang: Dari Pelantikan Hingga Retret Magelang
Dalam sambutannya, Gubernur kembali mengenang awal masa jabatannya yang dimulai sejak dilantik oleh Presiden di Jakarta pada 19 Februari 2025. Namun, ia menyebutkan bahwa langkah nyata pengabdian mereka benar-benar dimulai setelah mengikuti retret di Magelang.
Tepat pada 5 Maret 2025, pasangan Yulius-Victor untuk pertama kalinya tampil resmi di hadapan publik Sulawesi Utara. "Sejak hari itu, niat kami hanya satu: memberikan yang terbaik bagi Bumi Nyiur Melambai," tambahnya.
Sinergi Militer dan Hukum: 'Satu Komando' untuk Pembangunan
Ada hal menarik yang diungkapkan Gubernur mengenai dinamika internal kepemimpinannya. Dengan latar belakang militer yang disiplin dan tegas, ia mengaku terus belajar bersinergi dengan Pak Victor yang memiliki latar belakang ilmu hukum dan politik yang matang.
Meski memiliki karakter berbeda, keduanya berkomitmen untuk tetap berada dalam satu ritme demi pembangunan Sulawesi Utara. Gubernur juga mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi yang telah bersedia "berkeringat" dan tetap tegak lurus dalam Satu Komando.
Prioritas Rakyat dan Komitmen Anti-Korupsi
Selama setahun terakhir, Gubernur mengeklaim adanya progres positif baik secara makro maupun mikro. Namun, ia memilih untuk tidak mengumbar angka statistik, melainkan membiarkan masyarakat sendiri yang menilai hasil kerja nyata di lapangan.
Beberapa poin utama yang ditekankan untuk masa depan kepemimpinannya (periode 2025-2029) meliputi:
Keberpihakan pada Rakyat: Kepentingan rakyat Sulut adalah prioritas di setiap helaan napas kebijakan.