MANADO – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manado menyambut baik tantangan debat terbuka dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sulawesi Utara, Steven Liow, terkait 100 hari kerja kepemimpinan Yulius Selvanus dan Victor Mailangkay (YSK) atau yang mereka sebut YSK-VICTORY. Debat ini dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu mendatang.
Ketua DPC GMNI Manado, Hizkia Rantung, menegaskan bahwa diskursus mengenai 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara ini jauh lebih luas daripada sekadar pertemuan antara GMNI dan Kadis Kominfo. Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan dari rakyat terkait kinerja 100 hari kerja Gubernur merupakan "hak untuk mendapatkan penjelasan secara langsung."
Rantung juga memperingatkan bahwa dialog yang hanya melibatkan Kadis Kominfo tanpa kehadiran pejabat yang lebih tinggi akan "menurunkan kualitas diskusi" dan berisiko menciptakan kesan bahwa ini hanya persoalan antara dua pihak. "Padahal ini adalah persoalan yang lebih besar: soal akuntabilitas publik, soal arah pembangunan Sulawesi Utara, dan soal kepercayaan rakyat kepada pemerintah," tegasnya.
Baca Juga: GMNI Kritik Yulius Selvanus-Victor Mailangkay, Steven Liow Menjawab, Ini Katanya
GMNI Manado menekankan bahwa kajian yang mereka buat "bukan hanya milik GMNI Manado, tetapi adalah hak rakyat untuk mendapatkan penjelasan atas kritik dan pertanyaan yang timbul dari kajian tersebut." Hizkia Rantung menjelaskan lebih lanjut bahwa ini bukan hanya tentang GMNI dan 100 hari kerja pemerintah, melainkan "tentang bagaimana pemerintah merespons kritik dan keinginan masyarakat terhadap arah pembangunan yang akan datang."
Baca Juga: GMNI Manado Kritik 100 Hari Pemerintahan YSK-Victory: Dokumentasi Media Sosial dan Baliho Semata
Oleh karena itu, GMNI Manado berharap jawaban atas pertanyaan dan kritik yang telah menjadi konsumsi publik ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara. "Kami berharap jawaban atas pertanyaan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, bukan hanya oleh pejabat teknis, sebagai bentuk penghormatan terhadap partisipasi warga dan tanggung jawab kepemimpinan," pungkas Hizkia Rantung. Ia juga mengingatkan bahwa respons pemerintah harus disampaikan secara terbuka kepada publik untuk menghindari beredarnya opini liar yang justru dapat merugikan citra pemerintah.
Baca Juga: 100 Hari Menjabat Gubernur Sulut: Yulius Selvanus Komaling Tunjukkan Bakat Kolintangnya