Manado, sulutzone.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Manado, Hizkia Rantung, mendesak Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus untuk memberikan klarifikasi langsung dan terbuka terkait kajian 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang telah menjadi sorotan publik.
Menurut Hizkia Rantung, kajian yang dirilis GMNI Manado telah memicu diskusi luas dan menunjukkan "keresahan publik yang sangat besar mengenai arah pembangunan Sulawesi Utara."
Dia menegaskan bahwa respons antusias dan kritis dari masyarakat, serta penyebaran kajian yang meluas, membuktikan bahwa "masyarakat benar-benar peduli dan ingin tahu lebih banyak."
"Sangat disayangkan bahwa hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Sulut belum memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi terkait substansi kajian tersebut," ujar Hizkia.
Ia menilai hal ini menciptakan "kekosongan komunikasi" yang memperlebar jurang antara pemerintah dan rakyat, serta menunjukkan "kegagalan dalam tata kelola komunikasi publik" yang seharusnya menjamin keterbukaan dan akuntabilitas.
Rantung menekankan bahwa dialog tidak seharusnya dibatasi hanya pada pertemuan antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) dengan GMNI Manado.
"Diskursus ini jauh lebih penting dan lebih luas," katanya, seraya menambahkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dari rakyat tentang 100 hari kerja Gubernur adalah "hak untuk mendapatkan penjelasan secara langsung."
Ia juga memperingatkan bahwa dialog yang hanya melibatkan Kadis Kominfo, tanpa kehadiran pejabat yang lebih tinggi, akan "menurunkan kualitas diskusi" dan berisiko menciptakan kesan bahwa ini hanya persoalan antara dua pihak.
"Padahal ini adalah persoalan yang lebih besar: soal akuntabilitas publik, soal arah pembangunan Sulawesi Utara, dan soal kepercayaan rakyat kepada pemerintah," tegasnya.
GMNI Manado menegaskan bahwa kajian ini "bukan hanya milik GMNI Manado, tetapi adalah hak rakyat untuk mendapatkan penjelasan atas kritik dan pertanyaan yang timbul dari kajian tersebut."
Lebih lanjut, Hizkia Rantung menjelaskan bahwa ini bukan hanya tentang GMNI dan 100 hari kerja pemerintah, melainkan "tentang bagaimana pemerintah merespons kritik dan keinginan masyarakat terhadap arah pembangunan yang akan datang."
"Kami berharap jawaban atas pertanyaan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, bukan hanya oleh pejabat teknis, sebagai bentuk penghormatan terhadap partisipasi warga dan tanggung jawab kepemimpinan," pungkas Hizkia Rantung.
Ia mengingatkan bahwa ketika kritik sudah menjadi konsumsi publik, maka respons pemerintah juga harus disampaikan kepada publik secara terbuka untuk menghindari beredarnya opini liar yang justru dapat merugikan citra pemerintah.
Sebelumya, GMNI melayangkan kajian kritik tajam atas kinerja 100 hari Yulius Selvanus-Victor Mailangkay dalam memimpin Provinsi Sulawesi Utara (Baca Juga: GMNI Manado Kritik 100 Hari Pemerintahan YSK-Victory: Dokumentasi Media Sosial dan Baliho Semata) dan dijawab Pemerintah Provinsi Sulut melalui statmen langsung Kepala Dinas Kominfo Sulut, Steven Liow (Baca Juga: GMNI Kritik Yulius Selvanus-Victor Mailangkay, Steven Liow Menjawab, Ini Katanya)
*/redaksi