sulutzonecom -- Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) sedang menghadapi krisis representasi politik yang nyata di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Selama delapan tahun terakhir, atau terhitung sejak Christiany Eugenia Paruntu (CEP) menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Sulut pada tahun 2018, partai beringin ini telah menunjukkan tren penurunan signifikan dalam perolehan kursi, mencapai titik terendah dalam beberapa periode terakhir.
Data menunjukkan bahwa pada periode 2024-2029, Golkar Sulut hanya mampu mengamankan 6 kursi di DPRD Provinsi. Angka ini adalah penurunan drastis dari perolehan periode sebelumnya, 2019-2024, di mana Golkar masih memiliki 9 kursi (meski Senior Partai Sherpa Manembu menyebut angka 7 kursi pada periode ini).
Jika kita melihat lebih jauh ke belakang, sebelum era kepemimpinan CEP, Golkar Sulut memiliki kekuatan yang jauh lebih dominan. Pada periode 2014-2019, partai ini berhasil meraih 12 kursi. Puncak kejayaan Golkar Sulut terjadi pada periode 2009-2014, dengan perolehan fantastis mencapai 16 kursi.
Secara kumulatif, dalam dua periode kepemimpinan CEP, Golkar Sulut telah kehilangan 10 kursi dari puncaknya pada 2009-2014. Penurunan drastis dari 16 kursi menjadi hanya 6 kursi ini tentu menjadi sorotan tajam, baik di internal partai maupun di kalangan pengamat politik.
Kritik Tajam dari Senior Partai: "Tahu Diri Saja, Tidak Ada Prestasi"
Kondisi merosotnya perolehan kursi ini memicu reaksi keras dari salah satu Senior Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut), Sherpa Manembu. Mantan legislator DPRD Provinsi Sulut dan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD I Golkar Sulut ini, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas keadaan partai.
Manembu secara terang-terangan menyoroti keinginan Christiany Eugenia Paruntu (CEP) untuk kembali memimpin Golkar Sulut untuk ketiga kalinya. “Tahu diri saja. Tidak ada prestasi masakan mau calonkan diri,” tegas Manembuseperti dikutip dari Manado Post.
Ia juga memberikan contoh konkret kemerosotan di daerah, seperti Golkar Bolmong Timur (Boltim) yang sudah dua periode dipegang pelaksana tugas (plt) dan tidak menghasilkan kader di DPRD pada periode ini. Manembu juga mengulang kembali tren penurunan kursi di provinsi: “Dari 9 kursi, kini 6 kursi. Lama-lama kursi Golkar hilang,” ujarnya.
Menurut Manembu, satu-satunya prestasi Golkar di Pilkada hanya terjadi di Sitaro, sedangkan kemenangan di daerah lain adalah hasil gabungan partai. Ia menegaskan kritiknya ini tidak didasari kepentingan pribadi, melainkan karena kecintaan dan keprihatinan terhadap Golkar. “Saya sudah tua. Tak ada lagi kepentingan pribadi. Cuma karena sayang dan prihatin pada Golkar saja. Saya sampai saat ini tetap Golkar, tidak kemana-mana,” imbuhnya.
Manembu menyerukan kepemimpinan Golkar saat ini untuk mengevaluasi diri. “Jika tak bisa membesarkan kembali Golkar lebih baik berikan kesempatan pada yang lain. Kalau nanti yang lain juga ternyata tidak bisa besarkan Golkar, saya juga akan kritik,” kuncinya, menunjukkan komitmennya untuk terus mengawal kemajuan partai.
Jadwal Musda yang Menggantung: DPD Sulut Masih Menunggu DPP
Di tengah badai kritik dan penurunan performa partai, masa depan kepemimpinan DPD I Partai Golkar Sulut masih belum pasti. Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Feryando Lamaluta, menjelaskan bahwa DPD Golkar Sulut masih menanti jadwal Musyawarah Daerah (Musda) dari DPP.
“DPD Partai Golkar Sulawesi Utara sudah mengajukan jadwal ke DPP sejak bulan Februari untuk memintakan jadwal, tetapi sampai saat ini baru Jawa Timur, Jogja, Jawa Tengah, dan Banten yang dapat jadwal dan sudah selesai melaksanakan Musda sudah terpilih pemimpinnya,” kata Feryando pada Senin (2/6/2025).
Ia menambahkan bahwa 38 provinsi lainnya masih dalam proses menunggu jadwal yang tepat. Musda diharapkan akan terlaksana sebelum akhir tahun 2025, sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dari DPP, yakni sebelum 31 Desember 2025. Penjadwalan ini juga disesuaikan dengan ketersediaan waktu Ketua Umum DPP yang diharapkan dapat hadir dalam Musda-Musda provinsi.
Meskipun demikian, Feryando optimistis bahwa DPD Golkar Sulut siap melaksanakan Musda kapan pun ditetapkan oleh DPP. “Kami sudah siap secara internal. Tinggal menyesuaikan tanggal resmi dari pusat,” katanya.
Penundaan Musda ini, di tengah kritik keras dari senior partai dan tren penurunan kursi yang mengkhawatirkan, semakin menambah ketidakpastian mengenai arah dan kepemimpinan Partai Golkar Sulut ke depan.