Dirut Bank SulutGo Jelaskan Alasan BSG Butuh Penyertaan Modal Rp30 Miliar di APBD 2027

RANGKUMAN

• Pengusulan Anggaran: Bank SulutGo (BSG) mengusulkan penyertaan modal sebesar Rp30 miliar dari Pemprov Sulut pada APBD TA 2027.

• Alasan Utama 1 (Modal Inti): Memenuhi target modal inti Rp3 triliun agar kendali penuh BSG kembali ke Pemprov Sulut dan lepas dari status Kelompok Usaha Bersama (KUB) PT Mega Corpora.

• Alasan Utama 2 (Kepemilikan Saham): Menjaga proporsi/persentase kepemilikan saham Pemprov Sulut agar tidak tergerus pemegang saham lain (Gorontalo, Manado, Tomohon, dll.).

• Sikap DPRD Sulut: Banggar DPRD Sulut (termasuk Anggota Banggar Vonny Paat) menegaskan usulan harus dibahas cermat mengingat adanya tekanan efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer pusat.

MANADO, 6 Agustus 2026 — Direktur Utama Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo/BSG), Dr. Revino Pepah, memaparkan urgensi rencana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp30 miliar kepada Bank SulutGo yang diusulkan masuk dalam APBD Tahun Anggaran 2027.

Penjelasan mendalam tersebut disampaikan jajaran Direksi dan Komisaris Bank SulutGo saat memenuhi undangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 di Gedung DPRD Sulut, Rabu (5/8/2026).

Revino menerangkan, terdapat dua alasan strategis utama mengapa tambahan penyertaan modal sebesar Rp30 miliar ini sangat vital bagi keberlanjutan bank daerah tersebut:

1. Pemenuhan Target Modal Inti Rp3 Triliun

Saat ini, Bank SulutGo masih tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) bersama PT Mega Corpora lantaran modal intinya belum menyentuh ambang batas minimum Rp3 triliun.

"Jika modal inti telah mencapai Rp3 triliun, maka pengendalian penuh atas BSG akan kembali berada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penyertaan modal ini merupakan langkah menuju kemandirian dan penguatan pengelolaan bank daerah," jelas Revino Pepah.

2. Menjaga Proporsi Kepemilikan Saham Pemprov Sulut

Selain pemenuhan modal inti, penyertaan modal diperlukan guna mencegah tergerusnya (dilusi) persentase kepemilikan saham Pemprov Sulut. Pasalnya, sejumlah pemegang saham daerah lain telah menyetor penambahan modal, seperti Pemprov Gorontalo (Rp15 miliar), Pemkot Manado (Rp4 miliar), Pemkot Tomohon (Rp1 miliar), serta Pemkab Gorontalo Utara. Tanpa penyertaan modal baru, porsi suara dan kendali Pemprov Sulut di BSG berpotensi tergerus.

Di sisi lain, pembahasan angka Rp30 miliar ini menjadi perhatian serius Banggar DPRD Sulut. Anggota Banggar DPRD Sulut sekaligus Ketua Komisi IV, Vonny Paat, mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

"Kebutuhan masyarakat terhadap anggaran pembangunan sangat besar, sementara target pembangunan tahun pertama RPJMD 2025–2029 membutuhkan perhatian. Usulan ini tetap harus melalui mekanisme pembahasan cermat di DPRD," pukas Vonny Paat.

Menanggapi hal tersebut, Revino menegaskan pihak BSG siap menyajikan seluruh data transparan yang dibutuhkan Banggar demi memastikan keputusan terbaik bagi keuangan daerah dan penguatan Bank SulutGo.