Di Depan Komisi III DPRD Sulut, Pihak PT MSM Jelaskan Masalah Trans Likupang-Bitung

​

MANADO – Pihak PT Meares Soputan Mining (MSM) memberikan penjelasan transparan terkait perkembangan jalur trans Likupang-Bitung dalam pertemuan bersama Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Penjelasan ini merespons dinamika di masyarakat terkait rencana relokasi jalan nasional dan kondisi infrastruktur yang ada saat ini.

​Pihak PT MSM menyampaikan bahwa secara teknis, pembangunan jalan baru sepanjang 2,31 km telah rampung pada Februari 2026 lalu. Namun, perusahaan menegaskan bahwa selesainya pembangunan fisik tidak serta-merta membuat jalan tersebut bisa langsung digunakan oleh publik.

​"Secara teknis sudah selesai, tetapi proses administrasi dan uji kelayakan jalan nasional harus dipenuhi terlebih dahulu sesuai dengan syarat-syarat negara. Kami harus memastikan semua prosedur legalitas dan keamanan terpenuhi sebelum diserahterimakan," ujar perwakilan PT MSM di depan para wakil rakyat.

Baca Juga: VIRAL: Rekaman Warga Cekcok dengan Pihak PT MSM Terkait Penutupan Jalan, Netizen Soroti Arogansi Oknum Perusahaan

​Persoalan menjadi mendesak setelah muncul keluhan dari masyarakat mengenai kondisi jalan lama yang kini rusak berat dan dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan. Hal ini memicu gelombang permintaan agar jalan baru milik PT MSM segera dibuka untuk umum. Meski demikian, terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat mengenai kepastian pembukaan jalur tersebut.

​Menyikapi aspirasi warga dan hasil koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), PT MSM menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki jalan lama sebagai solusi jangka pendek.

​"Kami telah bersepakat dengan BPJN untuk melakukan perbaikan total pada jalur lama. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 bulan ke depan, atau ditargetkan selesai pada bulan Agustus atau September mendatang," tambahnya.

​PT MSM menekankan bahwa rencana pemindahan jalan nasional ini pada dasarnya bukan hanya untuk kepentingan pengembangan area perusahaan, melainkan bentuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur rakyat yang lebih representatif di masa depan. Dukungan dari pemerintah dan kesabaran masyarakat sangat diharapkan agar proses administrasi dan perbaikan infrastruktur ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis maupun sosial.

***/dede