Menuju 5 Maret, Setahun YSK-Victory Berkantor di Gubernuran : Ini Deretan Kebijakan Hingga Hari Merah Putih yang Sensasional

MANADO, 20 FEBRUARI 2026 – Tepat satu tahun yang lalu, di bawah sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, pasangan Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan J. Victor Mailangkay, SH, MH resmi memegang mandat rakyat Sulawesi Utara.

Meskipun pelantikan dilakukan pada 20 Februari 2025, catatan sejarah birokrasi mencatat tanggal 5 Maret 2025 sebagai hari pertama duet "Jenderal dan Legislator" ini menginjakkan kaki di Kantor Gubernur, Jalan 17 Agustus, untuk memulai revolusi pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.

Dalam kurun waktu 365 hari, Sulawesi Utara telah mengalami transformasi di berbagai lini yang sangat kontras dibandingkan era sebelumnya.

Dari ketegasan di meja birokrasi, kebangkitan ikon olahraga, hingga penghargaan nasional di bidang digitalisasi pendidikan, berikut adalah bedah tuntas capaian satu tahun YSK-Victory yang sensasional.

I. Revolusi Birokrasi : Akhir dari Budaya "Rumah Kopi" dan Ketegasan Disiplin
Gubernur Yulius Selvanus membawa paradigma baru: birokrasi bukan tempat untuk bersantai, melainkan medan pengabdian. Sejak hari pertama masuk kantor, YSK menerapkan standar disiplin tinggi yang mengubah perilaku ASN secara drastis.

1. Larangan ASN di Rumah Kopi

Salah satu kebijakan paling fenomenal adalah instruksi keras Gubernur yang melarang seluruh ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) berada di rumah kopi, pusat perbelanjaan, atau tempat publik lainnya selama jam dinas (07.30 - 16.00 WITA).

Satpol PP "Hunter": Tim khusus dikerahkan untuk melakukan patroli rutin di titik-titik kumpul populer. ASN yang terjaring tidak hanya ditegur, tetapi langsung dijatuhi sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) hingga 50%.

Geofencing Absensi: Sistem absensi digital kini terkunci pada koordinat lokasi kantor. Praktik "titip absen" resmi berakhir karena sistem secara otomatis mencatat alfa jika pegawai berada di luar radius kantor.

2. Komitmen Anti-Korupsi dan Akuntabilitas

YSK membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Berbagai kasus besar, salah satunya dugaan korupsi di Dinas Kominfo, berhasil diungkap tanpa intervensi sedikit pun dari Pemprov. Langkah ini berbuah manis dengan diraihnya Akreditasi A dari BPK RI untuk Sertifikat Pelatihan Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara, mempertegas posisi Sulut sebagai daerah dengan tata kelola profesional.

II. Transformasi Digital Pendidikan: Prestasi Nasional yang Gemilang

Sektor pendidikan menjadi primadona dalam satu tahun kepemimpinan YSK-Victory. Sulawesi Utara baru saja mengukir prestasi nasional sebagai Pelopor Transformasi Digital Pendidikan di Indonesia.

1. Penghargaan dari Kemendikdasmen

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menilai Sulut memiliki kinerja unggul dalam pengelolaan, kelengkapan, dan pemanfaatan data pendidikan. Penghargaan prestisius ini diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut, Dr. Femmy Suluh, mewakili Gubernur Yulius Selvanus.