Buruh Kritik Keras Diskusi Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulut: Dianggap Formalitas Tanpa Hasil Konkret

MANADO, SulutZone.com - Pertemuan yang digagas oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu (10/9/2025) menuai kecaman keras dari perwakilan buruh.

Diskusi ketenagakerjaan yang digelar di Aula Disnakertrans itu dinilai sebagai ajang formalitas tanpa menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi yang jelas untuk Gubernur Sulut maupun pemerintah pusat.

Kekecewaan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris FSP NIBA SPSI Sulut, Johanes George. Ia menegaskan bahwa forum tersebut terasa sia-sia jika hanya sekadar "bicara tanpa kesimpulan dan rekomendasi."

"Kalau hanya bicara tanpa kesimpulan dan rekomendasi, lebih baik tidak usah digelar. Saya kira diskusi ini hanya untuk laporan ke Pak Gubernur, seolah persoalan buruh sudah ditindaklanjuti setelah demo di kantor gubernur," kritik Johanes dengan tajam.

Johanes juga menyoroti kehadiran Staf Khusus Gubernur Bidang Tenaga Kerja, yang menurutnya tidak memiliki pemahaman spesifik mengenai persoalan buruh di Sulawesi Utara.

"Kalau tidak paham masalah buruh, bagaimana bisa memberi solusi?" tanyanya.

Baca Juga: Tumbangnya Sri Mulyani: Ketika Poros Dunia Bergeser dari IMF ke BRICS
Senada, Ketua FSP PPMI SPSI Sulut, Aswin Lumintang, menyayangkan pernyataan Kepala Disnakertrans Sulut yang mengeluhkan keterbatasan personel dan dana sebagai alasan pengawasan ketenagakerjaan yang tidak optimal.

"Itu alasan klasik. Harusnya tidak keluar dari seorang kepala dinas," kata Aswin. "Buruh jadi korban, tidak mendapatkan haknya secara adil."

Selain Johanes dan Aswin, diskusi yang dipimpin langsung oleh Kadisnakertrans Sulut, Rahel Ruth Rotinsulu, S.STP, M.Si, ini juga dihadiri oleh perwakilan buruh lainnya. Lucky Sanger, Ketua Korwil KSBSI Sulut, sempat menyinggung soal bantuan Pemprov kepada organisasi buruh.

Baca Juga: Gubernur Sulut Temui Demonstran Buruh, Dialog Berlangsung Cair dan Penuh Persatuan

Beberapa aktivis buruh lain seperti Tommy Sampelan, Jack Andalangi, Romel Sondakh, Max Bawotong, dan John Pade juga turut memberikan masukan.

Meskipun demikian, para buruh menilai pertemuan yang turut dihadiri Staf Khusus Gubernur, Giovany Paulus Kaunang, dan perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polda Sulut ini belum mampu memberikan jawaban konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang semakin rumit di Sulawesi Utara.