Manado, Sulutzone.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat. Sebanyak 2.773 ton beras bantuan pangan telah mulai disalurkan secara gratis kepada 138.676 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh kabupaten dan kota di Sulut untuk periode Juni hingga Juli 2025.
Penyaluran ini merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan jaringan perlindungan sosial di tengah tantangan ekonomi.
Juru Bicara Pemprov Sulut, Denny Mangala, menyatakan bahwa program ini adalah wujud nyata komitmen Pemprov Sulut dalam memastikan akses pangan pokok bagi kelompok rentan. "Penyaluran beras ini adalah bentuk komitmen Pemprov Sulut untuk menjamin keterjangkauan pangan pokok bagi kelompok rentan,” ujar Mangala pada Kamis, 18 Juli 2025.
Gubernur Yulius Selvanus berharap bantuan ini dapat meringankan beban rumah tangga masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Distribusi Merata Hingga Kepulauan
Data dari Dinas Sosial menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan menerima alokasi terbesar dengan 17.626 KPM, diikuti oleh Kabupaten Bolaang Mongondow dengan 15.784 KPM, dan Minahasa dengan 15.131 KPM. Kota Manado sendiri mencatat 14.759 KPM.
Mangala juga menegaskan bahwa distribusi bantuan ini tidak hanya berpusat di daratan utama, tetapi juga menjangkau wilayah kepulauan yang selama ini sulit dijangkau logistik, seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro. “Bantuan ini menyentuh hingga wilayah yang selama ini sulit dijangkau logistik. Inklusivitas tetap menjadi roh kebijakan pangan kita,” tambahnya.
Selain untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan, penyaluran beras gratis ini juga diharapkan dapat membantu stabilisasi harga beras di pasar lokal. Pemicu inflasi pangan, seperti kenaikan harga pupuk, cuaca ekstrem, dan gangguan distribusi, masih menjadi perhatian pemerintah.
Penyaluran yang Akurat dan Transparan
Pemprov Sulut sangat menekankan pentingnya validasi data penerima, distribusi yang tepat waktu, dan pengawasan yang transparan. Mangala menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor telah dilakukan bersama Dinas Sosial, pemerintah kabupaten/kota, dan Perum Bulog untuk menjamin akurasi dan ketepatan sasaran.
“Bapak Gubernur mengajak masyarakat ikut mengawasi. Kritik dan masukan sangat kami butuhkan agar program ini tetap bersih dan tepat sasaran,” pungkas Mangala.
Program CPP ini sebelumnya juga telah berhasil disalurkan pada triwulan pertama tahun 2025 dan kini berlanjut untuk periode Juni–Juli. Pemerintah daerah menegaskan bahwa bantuan pangan ini bukan sekadar distribusi logistik, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar rakyat: pangan yang cukup, merata, dan layak.
***
Artikel Terkait
Nikita Mirzani Batal Tuntut Rp100 Miliar dari Reza Gladys, Pengacara Sebut Gugatan Wanprestasi Dicabut: Ini Strategi
Lagi, Kasus Kemalingan Laptop di Bus Rosalia Indah dan Pengakuan CCTV Rusak
Lapor Laptopnya Hilang di Bus Rosalia Indah, Penumpang Ini Mengaku Justru Disalahkan Petugas: Gue Korban tapi Disudutin
Viral Ulah Oknum TKI Masak Mie Instan Saat Mabuk Diduga Sebabkan Kebakaran di Jepang
Usai Diperiksa Kejagung, Nadiem Makarim Tak Ungkap Detail Kasus Proyek Chromebook Senilai Rp9,9 Miliar
Polda Jabar Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi Skala Internasional, 6 Balita Berhasil Diselamatkan
Jamin Kebutuhan Warga, Wabup Anisya Sidak Stok Beras di Bulog Kiama
Guru Honorer Menangis di Rapat DPR, Keluhkan Gaji Rp540 Ribu dan Harap Bisa Diangkat Jadi PPPK
Kejagung Temukan Grup WhatsApp Mas Menteri Core Team, Dibuat Dua Bulan Sebelum Pelantikan Nadiem Makarim
Kehadiran Sherly Tjoanda Menggemparkan Manado, Sulawesi Utara