Pilkada tak langsung ini, kata Ray Rangkuti juga berpotensi untuk mengecilkan jumlah partai politik yang ada saat ini.
Kepercayaan Publik pada DPR dan DPRD
Sisi kepercayaan dari publik kepada anggota dewan juga turut disinggung oleh Ray Rangkuti.
“Ini faktual, nggak bicara sistem. Bagaimana kita menyerahkan kedaulatan memilih kepada anggota DPRD di tengah merosotnya kepercayaan kepada mereka?” jelasnya.
“Kalau kita tanya, kita buat deretan 10 lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik, nomor 1 itu DPR, DPRD, sama,” sambungnya.
“Lalu, di tengah-tengah begitu, diberi kewenangan memiliki calon kepala daerah kita? Gimana kita memberikan kepercayaan pada orang yang justru kita nggak percaya gitu? Nggak ngerti lagi saya,” tuturnya.
Harus Berkaca pada Kejadian Demo Agustus 2025
Demo besar pada Agustus 2025, menurut Ray Rangkuti seharusnya menjadi pelajaran dari kurangnya kepercayaan publik.
“Setidaknya 8 kantor yang DPRD yang dirusak oleh massa, memperkuat nggak ada kepercayaan, yang ada kejengkelan pada mereka,” ucap Ray Rangkuti.
“Begitu di DPR nasionalnya kejadian, daerah juga terimbas padahal kejadian sebenarnya di DPR yang nasional. Yang disorot orang kan kelakuan anggota,” paparnya.
Lebih lanjut, Ray Rangkuti menyebut bahwa seharusnya para anggota dewan mengambil hati rakyat usai banyaknya kejadian di tahun lalu.
“Nah, sekarang alih-alih mereka mengambil hati rakyat, yang ada mereka mau mengambil hak rakyat. Jadi, hak untuk menentukan pemimpinnya sendiri di tengah orang tidak percaya. Kan nantang rakyat itu,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, sempat mengungkapkan bahwa belum ada bahasan pilkada melalui DPRD dalam Revisi Undang-Undang Pemilu di masa sidang tahun ini.
*