ISI Bedah Konsep Strategis AS di Era Trump dan Dampaknya terhadap Keamanan Indo-Pasifik

“Indonesia harus mencegah keterjebakan dalam rivalitas kekuatan besar, sambil tetap berperan sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas kawasan dan tatanan berbasis hukum, khususnya di sektor maritim,” ujar Salim.

Hal tersebut diutarakannya, seraya menegaskan kembali prinsip bebas dan aktif dalam politik luar negeri Indonesia.

Eskalasi Persaingan AS vs China

Sementara itu, Direktur Riset ISI, Dr. Ian Montratama, menyoroti eskalasi persaingan Amerika Serikat dan China telah memberikan tekanan serius terhadap sentralitas ASEAN, seiring menjamurnya kerja sama minilateral yang berpotensi menggerus kepemimpinan kawasan.

Montratama mengusulkan, pendekatan realisme pragmatis melalui konsep armed neutrality, yakni penguatan kapabilitas pertahanan nasional yang dibarengi dengan keterbukaan terhadap kerja sama fungsional bersama kekuatan besar.

Menurutnya, Indonesia dapat menerapkan strategi functional decoupling dengan menjalin kerja sama ekonomi dan pembangunan bersama China, serta kolaborasi pertahanan dengan Amerika Serikat, tanpa harus berpihak secara politik.

“Biaya untuk menjadi musuh Amerika Serikat maupun China sangat besar. Namun, ketergantungan berlebihan pada salah satu pihak juga membawa risiko strategis,” terang Montratama.

Konsep Indo-Pasifik sebagai Kerangka Strategis

Pandangan lain disampaikan Dr. Jeanne Francois, Dosen Hubungan Internasional di President University, yang menilai konsep Indo-Pasifik telah berkembang dari sekadar retorika menjadi kerangka strategis yang relatif berkelanjutan dalam membentuk dinamika interaksi kawasan.

Melalui narasi Free and Open Indo-Pacific, kebijakan Amerika Serikat diarahkan untuk menjaga keseimbangan kekuatan, mempertahankan norma internasional.

Baca Juga: Pimpin Rapat Perdana KONI Manado, Richard Sualang Targetkan Matangkan Persiapan Porprov 2027

Selain itu, hal tersebut juga dinilai serta mencegah dominasi China tanpa memicu konflik terbuka, meskipun gaya kebijakan luar negeri Presiden Trump yang personal dan berorientasi bisnis dinilai rawan disalahartikan oleh aktor lain.

Bagi Indonesia, ia merekomendasikan penguatan diplomasi jalur kedua, perluasan kolaborasi akademik, serta kerja sama di bidang keamanan non-tradisional seperti siber, perlindungan infrastruktur kritis, dan konservasi lingkungan.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan retrenchment Amerika Serikat telah mengubah lanskap strategis Indo-Pasifik, kawasan tersebut tetap menjadi poros utama geopolitik global.

Bagi Indonesia, tantangannya adalah memperkuat kapabilitas maritim dan pertahanan, menjaga sentralitas ASEAN, serta menavigasi persaingan kekuatan besar melalui diplomasi yang pragmatis, non-blok, dan berlandaskan kepentingan nasional.***