Tagar JusticeForEvi menggema sebagai bentuk solidaritas, di mana banyak pihak menilai bahwa klaim kampus mengenai "surat aduan yang tidak sampai ke tangan dekan" hanyalah sebuah alasan klasik untuk menghindari akuntabilitas.
Para netizen menuntut transparansi total, termasuk pemeriksaan terhadap komunikasi terakhir antara korban dan dosen terduga pelaku, serta audit menyeluruh terhadap praktik administrasi di fakultas yang dicurigai penuh dengan pungutan tak resmi.
Kritikan tajam juga datang dari para alumni yang menegaskan bahwa menjaga nama baik kampus bukan berarti menutupi kasus, melainkan dengan cara berani membuang parasit dan predator yang merusak masa depan mahasiswa.
Bagi banyak orang, kepergian Evia dipandang sebagai martir yang suara kematiannya lebih lantang daripada suara rakyat kecil yang selama ini terbungkam oleh sistem.
Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi cermin retak bagi Unima dalam menjalankan mandat perlindungan terhadap mahasiswanya sebagaimana diatur dalam regulasi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Klarifikasi demi klarifikasi yang dikeluarkan oleh pihak fakultas maupun rektorat kini harus berhadapan dengan bukti-bukti emosional dan tuntutan publik yang menginginkan keadilan yang nyata, bukan sekadar sanksi administratif di atas kertas.
Kado akhir tahun ini menjadi yang terburuk bagi dunia pendidikan, menyisakan pertanyaan besar tentang sejauh mana sebuah institusi mampu jujur pada dirinya sendiri di hadapan hilangnya nyawa seorang mahasiswa yang seharusnya mereka lindungi.
Publik kini menaruh harapan penuh pada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas segala kemungkinan, mulai dari motif tekanan psikologis akibat pelecehan hingga beban non-akademik lainnya, demi memastikan bahwa keadilan bagi Evi tidak berhenti pada sekadar kata-kata belaka.
***/dari berbagai sumber