Melonguane, Sulutzone.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud terus menggenjot kemandirian fiskal melalui transformasi sistem keuangan yang modern. Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Anisya G. Bambungan, SE., memimpin High Level Meeting (HLM) terkait Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Digital, sekaligus melakukan Evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati pada Selasa, (9/6/2026).
Dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Staf Khusus Bupati, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemungutan pendapatan serta merumuskan strategi baru berbasis teknologi informasi.
Dalam arahannya, Wabup Anisya menegaskan bahwa pergeseran menuju sistem pembayaran dan pelaporan digital bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik.
Ia menekankan bahwa digitalisasi juga akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya mendongkrak realisasi PAD.
Selain membahas aspek teknologi, HLM ini juga membedah capaian realisasi PAD tahun berjalan serta mengidentifikasi kendala-kendala lapangan yang dihadapi oleh perangkat daerah pengelola pendapatan. Wabup Anisya menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk:
1. Memperkuat Koordinasi: Sinergi antar-dinas harus diperketat untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan memperlancar proses penagihan.
2. Pendataan Objek Pajak yang Akurat: Melakukan inventarisasi ulang terhadap objek pajak dan retribusi untuk memastikan basis data yang digunakan sudah mutakhir (update).
3. Pemanfaatan TI Maksimal: Mengoptimalkan aplikasi dan platform digital yang telah tersedia untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan.
Melalui komitmen ini, Pemkab Kepulauan Talaud bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi secara digital diharapkan tidak hanya meningkatkan angka PAD, tetapi juga memberikan dampak nyata berupa peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat Bumi Porodisa.
Tentang Transformasi Keuangan Daerah:
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berkomitmen menerapkan prinsip Good Governance melalui digitalisasi layanan publik, termasuk sektor perpajakan dan retribusi, guna menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang transparan, efisien, dan berkeadilan.
Artikel Terkait
Babinsa Hadiri Acara Penamatan Siswa TK Katolik Santa Teresia Mangaran
Pentinya Sinergitas di Wilayah Binaan, Babinsa Laksanakan Komsos dengan Kades dan Perangkat
Tonggak Baru Legislatif Talaud: DPRD Gelar Paripurna Penutupan Masa Sidang II & Pembukaan Masa Sidang III TA 2025–2026
Dekranasda Talaud Periode 2025–2030 Resmi Dikukuhkan: Fokus Digitalisasi Pasar & Regenerasi Pengrajin Muda untuk Dongkrak UMKM Lokal
Pertamax di Sulut Tembus Rp16.650 per Liter, Berlaku Mulai 10 Juni 2026
Tim Wasrik Itdam XIII/Merdeka Laksanakan Pengawasan Dan Pemeriksaan Di Kodim 1312/Talaud
Anggota Koramil 08/Melonguane Bersama Masyarakat Melaksanakan Pembenahan Kantor Koramil
Jalin Sinergitas di Wilayah Binaan, Babinsa Laksanakan Komsos dengan Kades
Kehadiran Babinsa Dalam Membantu Masyarakat Membuat Bansal Dukacita
Cegah Penyalahgunaan Dana Desa, Kejari Talaud Gelar “Jaksa Menyapa” via RRI: Sosialisasi Program Jaga Desa untuk Transparansi Anggaran