MANADO — Ancaman bencana kemarau panjang dan fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Utara (Sulut) mengungkap lemahnya respons serta perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi Sulut.
Di tengah jeritan para petani yang kesulitan air bersih dan terancam gagal panen, dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 justru menunjukkan angka alokasi untuk Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) yang menyusut.
Langkah ini langsung memicu sorotan tajam dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dalam rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut di Manado, Selasa (1/9/2026).
Wakil Ketua DPRD Sulut sekaligus anggota Banggar, Michaela Elsiana Paruntu (MEP), mempertanyakan kepedulian pemerintah daerah terhadap nasib kelompok tani (Poktan). Ia menilai pemangkasan anggaran Dispertanak di tengah kekeringan yang meluas adalah bentuk ketidakpekaan terhadap kondisi riil di lapangan.
“Saya berdasarkan mitra kerja Komisi II, di Dispertanak kenapa terjadi pengurangan sampai dua miliar. Padahal kondisi saat ini kekeringan di mana-mana,” cecar Michaela.
Ia membeberkan bahwa aspirasi utama masyarakat saat ini adalah bantuan konkret berupa alat pertanian, khususnya pompa air untuk menyelamatkan lahan yang mulai merana. Michaela meragukan komitmen pemerintah dalam merealisasikan bantuan tersebut jika postur anggaran terus ditekan.
Kritik tak kalah pedas datang dari anggota Banggar lainnya, Cindy Wurangian. Ia menyentil kebiasaan Pemprov Sulut yang terkesan lambat dan baru reaktif setelah bencana benar-benar melanda. Menurutnya, kesiapsiagaan mengantisipasi El Nino dan penyediaan air bersih harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar respons susulan.
“Jangan tunggu setelah ada bencana baru kita menunggu bantuan dari daerah lain. Tetapi kita sendirilah yang harus menyiapkan bantuan itu sendiri,” tegas Cindy.
Cindy juga menyayangkan daftar perubahan anggaran yang memperlihatkan ketimpangan. Saat sebagian besar SKPD mendapat tambahan alokasi, instansi vital yang membendung krisis pangan seperti Dispertanak justru mengalami penurunan anggaran.
Merespons tudingan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut yang juga Ketua TAPD, Tahlis Gallang, bergeming. Ia berdalih bahwa penurunan tercatat sebesar Rp2 miliar tersebut bukan akibat pemotongan program teknis, melainkan imbas dari pengalihan beban gaji penyuluh pertanian dari APBD ke APBN sejak awal tahun.
Menurut Tahlis, beban gaji yang beralih ke pusat mencapai Rp3 miliar. Dari angka penghematan tersebut, Pemprov Sulut hanya mengembalikan Rp1 miliar untuk disuntikkan ke program teknis Dispertanak, sementara sisa Rp2 miliar dimanfaatkan untuk penyesuaian belanja lainnya.
Meski Pemprov mengklaim anggaran program penanganan kekeringan dan pengadaan pompa air bagi petani secara riil bertambah Rp1 miliar, pengembalian alokasi yang tidak maksimal ini dinilai belum sepadan dengan skala ancaman kekeringan yang tengah dihadapi masyarakat Sulut. Skema penganggaran ini dinilai ragu-ragu dan belum sepenuhnya berpihak pada penguatan ketahanan pangan di daerah.