Manado – Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Kepulauan Talaud, menghadiri Musyawarah Daerah (MUSDA) DPD Srikandi Jaga Desa Provinsi Sulawesi Utara dan DPC Srikandi Jaga Desa Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh DPD ABPEDNAS Provinsi Sulawesi Utara ini berlangsung di Aula Lantai 4 Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu (5/8/2026).
Kehadiran Bupati Welly Titah merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mendukung penguatan peran perempuan di tingkat akar rumput. Melalui forum strategis ini, diharapkan terbentuk struktur kepengurusan Srikandi Jaga Desa yang solid dan mampu menjadi motor penggerak utama dalam pemberdayaan perempuan serta berkontribusi signifikan terhadap pembangunan desa yang inklusif.
MUSDA ini menjadi wadah konsolidasi organisasi Srikandi Jaga Desa sekaligus memperkuat sinergi tripartit antara pemerintah daerah, ABPEDNAS, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mendorong tata kelola desa yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Negeri, pengurus DPD ABPEDNAS Sulut, serta pengurus DPC ABPEDNAS dan DPC Srikandi Jaga Desa dari seluruh kabupaten/kota se-Sulut.
Dalam sambutannya, Bupati Welly Titah menyampaikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan MUSDA tersebut dan menekankan bahwa perempuan memiliki peran krusial dalam pengawasan serta perencanaan pembangunan desa.
"Saya berharap Srikandi Jaga Desa dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan, memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan desa, serta mendorong lahirnya berbagai program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaud," ujar Bupati Welly Titah.
Bupati juga menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa akan memastikan bahwa aspirasi kaum perempuan dan kelompok rentan terakomodasi dengan baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Dengan berdirinya Srikandi Jaga Desa—sebagai sayap perempuan ABPEDNAS yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan—diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan korupsi di tingkat desa, hingga percepatan penanganan isu-isu sosial seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta ekonomi kreatif berbasis desa.
***/Nelson