MANADO – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di bawah kepemimpinan Bupati Ronald Kandoli dan Wakil Bupati Fredy Tuda dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar pengelolaan keuangan negara.
Baca Juga: Tatty Pangkey Dorong Kemajuan Olahraga, Waleure United Jadi Simbol Persatuan Warga
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Ronald Kandoli yang didampingi Ketua DPRD Minahasa Tenggara, Sophia Antou, dalam kegiatan resmi yang berlangsung di BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Manado.
Bupati Ronald Kandoli menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara konsisten dan berkelanjutan.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Pencapaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Ke depan, kami akan terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Kandoli.
Baca Juga: Kuasa Hukum BPMS Bantah Ketua Sinode Pdt. Adolf Wenas di Balik Laporan Maudy Manoppo
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara juga berkomitmen mempertahankan prestasi tersebut melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas administrasi keuangan, serta optimalisasi pelayanan publik di berbagai sektor pembangunan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David H. Lalandos, Inspektur Daerah Corry J. Ruata, serta Kepala Badan Keuangan Daerah Halens R. Ole.
Dengan raihan opini WTP ke-11 ini, Minahasa Tenggara semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.