Menurut pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka, persoalan ini menunjukkan kurangnya perhatian panitia terhadap hal-hal yang mendasar namun krusial.
"Ini bukan hanya masalah kursi kosong atau penempatan tamu. Ini mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap standar protokoler dan hierarki pemerintahan. Para Bupati dan Wali Kota adalah representasi rakyat di daerah masing-masing, seharusnya mereka mendapat tempat yang selayaknya di panggung utama," ujar Taufik.
Baca Juga: Refleksi 61 Tahun Provinsi Sulut, Taufik Tumbelaka : Menakar Kinerja Enam Bulan Pertama
Ia menambahkan, hal ini seharusnya menjadi evaluasi penting bagi Pemprov Sulut agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
"Peringatan HUT adalah momen sakral, dan setiap detail, termasuk tata letak, seharusnya dipersiapkan dengan matang dan cermat," pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak panitia terkait keluhan mengenai tata letak upacara tersebut.
***
Artikel Lainnya :
Baca Juga: Ini Daftar Kabinet Baru Yulius Selvanus Pasca Rotasi Awal Agustus 2026
Baca Juga: Gerbong Mutasi Pemprov Sulut Bergulir, Yulius Selvanus Lantik Tiga Pejabat Tinggi Pratama
Baca Juga: Dari Mantan Dirigen hingga Kursi Gubernur: Kisah Inspiratif Yulius Selvanus untuk Kader Muda GMIM
Baca Juga: Gubernur Yulius Selvanus Puji Kontribusi Sinode GMIM, Dorong Ekonomi Daerah dan SDM Sulut