Oleh: Redaksi SulutZone.com

Pasca-pelantikan Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Victor Mailangkay pada Februari 2025, lanskap politik Sulawesi Utara memasuki babak baru.

Namun, pertanyaan besar muncul di tengah publik: Di mana posisi Partai Gerindra saat ini?

Sebagai partai pengusung utama, Gerindra memikul beban moral untuk memastikan bahwa kemenangan politik di kotak suara bertransformasi menjadi kemenangan kesejahteraan di meja makan rakyat.

Memasuki bulan ke-11 kepemimpinan YSK-Victor, Gerindra Sulut harus melakukan reposisi radikal.

Partai tidak lagi boleh sekadar menjadi penonton kebijakan, melainkan harus hadir sebagai fasilitator strategis antara rakyat dan kekuasaan.

Baca Juga: Editorial - Jelang Reshuffle Birokrasi Sulut: Rekomendasi Strategis Kepemimpinan YSK-Victor di Gerbang Pasifik

Gerindra sebagai "The People’s Front Office"

Salah satu hambatan terbesar dalam pemerintahan daerah adalah kekakuan birokrasi.

Rakyat seringkali merasa berjarak dengan kantor gubernur atau dinas-dinas yang formal.

Di sinilah Gerindra harus mengambil peran sebagai "Pintu Pertama".

Kantor-kantor DPD hingga DPC Gerindra di 15 kabupaten/kota harus bertransformasi menjadi pusat advokasi.

Ketika rakyat mengetok pintu partai, mereka tidak boleh pulang dengan tangan hampa.

Gerindra harus menjadi jembatan pintas (shortcut) untuk menyalurkan aspirasi yang mampet di level birokrasi eselon II.

Jika dinas kesehatan lambat merespons, atau infrastruktur desa terabaikan, Gerindra adalah institusi yang harus pertama kali hadir dan membawa masalah tersebut langsung ke meja Gubernur.

Baca Juga: Gebrakan Gubernur Yulius Selvanus: Bentuk Timsus Percepatan Program Strategis Sulut

Mengawal Delapan Misi dengan Fungsi "Legislative Watch"

Partai Gerindra melalui fraksinya di DPRD memiliki instrumen legal untuk mengawal 8 Misi YSK-Victor.