Ini Sosok Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN yang Terpantau Cuek Aspirasi Rakyat Soal Mafia Tanah Ketika Datang ke Sulut

MANADO, 18 Juni 2024 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi sorotan dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Utara (Sulut) pada 17-18 Juni 2024.

Di tengah rangkaian kegiatannya, Nusron Wahid dan rombongan terpantau tidak merespons langsung aspirasi masyarakat terkait dugaan kasus mafia tanah, memicu kekecewaan di kalangan warga.

Peristiwa ini terjadi saat Nusron Wahid menghadiri salah satu kegiatan di Hotel Luwansa Manado. Ketika ia hendak meninggalkan lokasi, sekelompok warga yang mengaku sebagai pemilik lahan korban dugaan mafia tanah, berupaya menyuarakan keluh kesah mereka. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Tomohon Terbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan dokumen palsu #tangkapmafiatanah".

Namun, alih-alih memberikan tanggapan atau setidaknya membuka jendela mobil untuk mendengarkan, Nusron Wahid yang berada di dalam kendaraan roda empat berplat nomor RI 26 beserta rombongan, berlalu begitu saja. Sikap ini sangat disayangkan oleh para demonstran yang berharap mendapatkan perhatian dari pimpinan tertinggi di Kementerian ATR/BPN terkait masalah yang mereka hadapi.

Aksi demonstrasi yang coba diredam oleh pihak BPN Sulut (Istimewa)

Profil Singkat Nusron Wahid

Nusron Wahid lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 12 Oktober 1973. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan Jurusan Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB). Sebelum menjabat menteri, Nusron adalah politikus Partai Golkar yang telah berulang kali terpilih sebagai anggota DPR RI. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) periode 2014-2019 dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (2011-2016). Harta kekayaan Nusron Wahid tercatat mencapai Rp17.534.956.944 per 27 Maret 2024.

Kunjungan kerja Menteri ATR/BPN ini seharusnya menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait persoalan agraria. Insiden di Manado ini pun menuai pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam menanggulangi praktik mafia tanah yang masih menjadi keresahan di banyak daerah.