Kompensasi Iklim Dari Negara Kaya, Menjadi Usulan Pertama Dalam KTT COP27

photo author
Bastian Korompot, Sulut Zone
- Senin, 7 November 2022 | 02:09 WIB
ilustrasi perubahan iklim (pixabay.com)
ilustrasi perubahan iklim (pixabay.com)

Sulutzone - Seruan kompensasi terhadap negara miskin yang rentan terdampak perubahan iklim, menjadi usulan awal dalam Konferensi tingkat tinggi (KTT) (COP27).

Konferensi tingkat tinggi (KTT) PBB (COP27) yang dibuka di Sharm El Sheikh, Mesir, pada Minggu 6 September 2022, mengingatkan kepada negara-negara kaya untuk memberikan kompensasi.

Sebagian besar tekanan kepada COP27 berkaitan dengan "loss and damage", dana kompensasi yang diberikan oleh negara-negara makmur kepada sejumlah negara berpendapatan lebih rendah tetapi menyumbang emisi karbon lebih sedikit.

Baca Juga: Migrasi Ke Siaran Digital, DPR Desak Pemerintah Siapkan Set Top Box Gratis Untuk Masyarakat

Dua pekan ke depan, para delegasi akan memulai proses negosiasi dengan menyetujui agenda KTT selama sidang paripurna pertama.

Apakah negara-negara kaya sepakat untuk memasukkan kompensasi ke dalam pembahasan, menjadi fokus penting persoalan bersama.

Setidaknya 130 lebih perwakilan tiap negara bakal mendorong pembentukan fasilitas khusus untuk pembayaran "loss and damage" dalam COP27.

Baca Juga: Ternyata Begini Cara Simpan Sayur Tanpa Kulkas

Pada COP26 tahun lalu di Glasgow, negara-negara makmur menolak usulan pembentukan fasilitas itu, tetapi mendukung dialog baru selama tiga tahun untuk membahas pendanaan.

Saat ini, sidang untuk membahas "loss and damage" tercantum dalam agenda sementara, namun menunggu agenda resmi para pembuat kebijakan akan diputuskan hari ini.

"Saya berharap itu masuk ke dalam agenda," kata menteri ekonomi Jamaika Matthew Samuda, dilansir dari Antara News.

Baca Juga: Migrasi Ke Siaran Digital, DPR Desak Pemerintah Siapkan Set Top Box Gratis Untuk Masyarakat

Meski ada kekhawatiran dari sejumlah perwakilan, tentang kemungkinan adanya ketidaksepakatan.

Namun menurut Samuda, terjadi pelunakan sikap dari banyak negara yang pada satu atau dua tahun lalu tidak berkehendak mendukungnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Bastian Korompot

Sumber: ANTARA News

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Presiden Prabowo Dikabarkan Kunjungi Sulut

Jumat, 8 Mei 2026 | 09:38 WIB
X