SULUTZONE.COM – Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan mengapa gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) belum mengalami perbaikan signifikan. Menurut dia, persoalan utamanya bukan karena pemerintah tidak ingin menaikkan kesejahteraan aparatur, melainkan karena anggaran negara terus tergerus akibat kebocoran kekayaan negara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung kondisi anggaran negara yang menurutnya selama ini terus “diambil” sehingga ruang fiskal untuk menaikkan gaji guru maupun PNS menjadi sangat terbatas.
“Saya ingin saudara-saudara mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Karena uangnya nggak ada, diambil terus,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo menyebut, berdasarkan perhitungan yang diterimanya, kebocoran kekayaan negara mencapai sekitar 150 miliar dolar AS per tahun atau setara kurang lebih Rp2.500 triliun setiap tahun. Angka tersebut, kata dia, menjadi salah satu penyebab pemerintah kesulitan memperluas anggaran untuk sektor-sektor penting, termasuk pendidikan dan kesejahteraan aparatur negara.
Ia juga mengaku terkejut melihat besarnya kekayaan negara yang selama ini hilang dan tidak sepenuhnya dinikmati rakyat. Karena itu, Prabowo menegaskan pemerintahannya sedang berupaya memperbaiki kebocoran tersebut agar anggaran negara bisa lebih efektif dipakai untuk kepentingan masyarakat.
Sehari setelah pidato itu, Prabowo berada di Gorontalo untuk menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII. Dalam agenda di Gorontalo, ia banyak berbicara mengenai swasembada pangan, energi, hingga ketahanan nasional. Namun, pernyataan spesifik soal gaji guru dan PNS yang belum naik karena “uangnya nggak ada” merujuk pada pidato Prabowo di Bangkalan, bukan di Gorontalo.
Isu kesejahteraan guru sendiri kembali menjadi sorotan setelah pernyataan tersebut. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan nasional, banyak pihak menilai perbaikan pendapatan guru tetap menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Di sisi lain, pernyataan Prabowo memperlihatkan bahwa persoalan gaji guru tidak semata terkait kebijakan kenaikan upah, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan negara menutup kebocoran anggaran dan memperbaiki tata kelola keuangan publik.