Jakarta, Indonesia - Keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen untuk produk-produk asal Indonesia, efektif mulai Rabu (3/4/2025), telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri nasional. Dampak signifikan diperkirakan akan dirasakan oleh sektor-sektor andalan ekspor seperti otomotif, elektronik, serta industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, termasuk tekstil dan pakaian jadi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, bahkan memperingatkan bahwa kebijakan tarif baru ini berpotensi memicu resesi ekonomi pada kuartal IV tahun 2025. Selain itu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri juga menjadi ancaman nyata akibat menurunnya daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat.
Merespons potensi gejolak ekonomi ini, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat menyiapkan serangkaian langkah strategis. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, mengungkapkan tiga langkah utama yang telah disiapkan Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah turbulensi kebijakan perdagangan global.
Baca Juga: Imbas Tarif Impor Trump 32 Persen, Indonesia Terdampak?
1. Ekspansi Pasar Global Melalui Keanggotaan BRICS
Langkah pertama yang diambil Presiden Prabowo adalah memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan perdagangan internasional dengan mengakselerasi keanggotaan Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Bergabungnya Indonesia dengan kekuatan ekonomi berkembang ini diharapkan mampu membuka peluang ekspor baru ke pasar-pasar non-tradisional, mengurangi ketergantungan pada pasar AS yang kini menerapkan tarif tinggi. Berbagai perjanjian dagang multilateral yang melibatkan negara-negara anggota BRICS diyakini akan menjadi alternatif penting bagi ekspor Indonesia.
2. Agresif dalam Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)
Strategi kedua yang menjadi fokus utama adalah percepatan program hilirisasi sumber daya alam. Presiden Prabowo berkomitmen untuk mengubah pola ekspor Indonesia dari sekadar bahan mentah menjadi produk-produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Kebijakan hilirisasi sektor pertambangan, seperti yang telah berhasil diterapkan pada nikel (meningkatkan nilai ekspor dari US$ 3,7 miliar pada 2014 menjadi US$ 34,3 miliar pada 2022), akan terus digenjot untuk komoditas lainnya. Dengan hilirisasi, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah ke AS dan meningkatkan daya saing produk olahan di pasar global.
3. Peluncuran BPI Danantara untuk Mendorong Hilirisasi
Untuk mendukung percepatan hilirisasi SDA, Presiden Prabowo secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Badan ini memiliki mandat untuk mengakselerasi investasi di sektor-sektor strategis yang terkait dengan hilirisasi, termasuk mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. BPI Danantara diharapkan dapat menjadi motor penggerak pendanaan proyek-proyek hilirisasi, sehingga industri dalam negeri dapat menjadi lebih mandiri, berdaya saing, dan tidak terlalu rentan terhadap kebijakan perdagangan negara tertentu.
Selain fokus pada strategi perdagangan internasional dan hilirisasi, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada penguatan fondasi ekonomi domestik melalui peningkatan konsumsi dalam negeri. Dua program utama yang disiapkan untuk tujuan ini adalah:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ambisius ini ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Tujuan utamanya adalah meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, sehingga permintaan terhadap produk-produk dalam negeri tetap terjaga meskipun ada tekanan dari kebijakan tarif impor AS.
- Pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi di tingkat desa, menciptakan lapangan kerja baru di daerah, dan meningkatkan perputaran uang di komunitas lokal. Dengan ekonomi desa yang kuat, diharapkan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan juga akan meningkat.
Melalui kombinasi strategi ekspansi pasar global, akselerasi hilirisasi sumber daya alam, penguatan investasi melalui BPI Danantara, serta program-program peningkatan konsumsi dan pemberdayaan ekonomi domestik, Presiden Prabowo Subianto berupaya membangun ketahanan ekonomi Indonesia yang lebih kokoh dalam menghadapi berbagai guncangan eksternal, termasuk kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif tarif impor AS dan menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.