SULUTZONE.COM -- Metode pendistribusian bantuan bagi korban bencana di wilayah Sumatera kini tengah menjadi sorotan tajam di tingkat pusat.

Sejumlah anggota DPR RI melayangkan kritik pedas terhadap cara penyaluran bantuan melalui udara yang dinilai tidak etis dan justru berpotensi merugikan warga terdampak.

Masalah ini mencuat dalam rapat Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta melalui pernyataan resmi Ketua DPR RI Puan Maharani baru-baru ini.

Baca Juga: Zulkifli Zaini Kembali ke Bank Mandiri: Langkah Strategis Perkuat Pengawasan di Tahun 2026

Kritik paling keras datang dari Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo. Ia mengingatkan para pejabat di daerah agar tetap mengedepankan etika dan kesopanan saat memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

Firman menyayangkan adanya praktik penyaluran bantuan berupa beras yang dilempar begitu saja dari helikopter ke arah warga.

Menurutnya, tindakan semacam itu sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan jauh dari kesan membantu dengan tulus.

Lebih lanjut, Firman juga memberikan peringatan agar momen bencana tidak disalahgunakan sebagai ajang pencitraan oleh para pejabat.

Ia menekankan bahwa bantuan seharusnya diberikan secara langsung dan rendah hati tanpa perlu ada pertunjukan yang berlebihan di depan kamera.

Ia membandingkan bahwa ketulusan dalam membantu jauh lebih berharga daripada aksi-aksi simbolis yang hanya bertujuan untuk mencari perhatian publik di tengah penderitaan rakyat.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mendesak adanya evaluasi total terhadap sistem distribusi bantuan lewat jalur udara.

Meski Puan memaklumi bahwa kendala geografis dan terputusnya akses darat seringkali memaksa bantuan dikirim melalui helikopter, namun teknis pelaksanaannya tetap harus direncanakan dengan matang.

Ia menegaskan bahwa cara pemberian bantuan yang dianggap kurang baik atau tidak efektif harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.

Puan menilai bahwa aspek keselamatan warga dan efektivitas bantuan harus menjadi prioritas utama.

Melempar bantuan dari ketinggian dianggap bukan solusi yang bijak karena berisiko merusak paket bantuan atau bahkan membahayakan warga yang berkerumun di bawah.

Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan agar distribusi logistik di masa darurat bencana bisa berjalan lebih manusiawi, tepat sasaran, dan tetap menghormati martabat para korban.

***/www.5news.co.id