Melonguane, Sulutzone.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud terus menggenjot kemandirian fiskal melalui transformasi sistem keuangan yang modern. Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Anisya G. Bambungan, SE., memimpin High Level Meeting (HLM) terkait Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Digital, sekaligus melakukan Evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026. Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati pada Selasa, (9/6/2026).
Dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Staf Khusus Bupati, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemungutan pendapatan serta merumuskan strategi baru berbasis teknologi informasi.
Dalam arahannya, Wabup Anisya menegaskan bahwa pergeseran menuju sistem pembayaran dan pelaporan digital bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik.
Ia menekankan bahwa digitalisasi juga akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya mendongkrak realisasi PAD.
Selain membahas aspek teknologi, HLM ini juga membedah capaian realisasi PAD tahun berjalan serta mengidentifikasi kendala-kendala lapangan yang dihadapi oleh perangkat daerah pengelola pendapatan. Wabup Anisya menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk:
1. Memperkuat Koordinasi: Sinergi antar-dinas harus diperketat untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan memperlancar proses penagihan.
2. Pendataan Objek Pajak yang Akurat: Melakukan inventarisasi ulang terhadap objek pajak dan retribusi untuk memastikan basis data yang digunakan sudah mutakhir (update).
3. Pemanfaatan TI Maksimal: Mengoptimalkan aplikasi dan platform digital yang telah tersedia untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan.
Melalui komitmen ini, Pemkab Kepulauan Talaud bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi secara digital diharapkan tidak hanya meningkatkan angka PAD, tetapi juga memberikan dampak nyata berupa peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat Bumi Porodisa.
Tentang Transformasi Keuangan Daerah:
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berkomitmen menerapkan prinsip Good Governance melalui digitalisasi layanan publik, termasuk sektor perpajakan dan retribusi, guna menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang transparan, efisien, dan berkeadilan.