Dukung Transparansi Fiskal, Bank SulutGo Hadiri Sosialisasi Cukai Ilegal dan Penandatanganan PKS Pajak Daerah di Bolsel BOLSEL

BOLSEL — PT Bank SulutGo (BSG) kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong optimalisasi penerimaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Direktur Operasional PT Bank SulutGo, Ibu Louisa Parengkuan, hadir langsung dalam rangkaian acara Sosialisasi Peredaran Rokok Tidak Bercukai dan Cukai Ilegal yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pajak Daerah serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) se-Sulawesi Utara pada Kamis, 2 Juli 2026.

Kegiatan akbar ini dipusatkan di Gedung Lapangan Futsal Area Perkantoran Panango, Molibagu, Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), dimulai sejak pukul 09.00 WITA hingga selesai. Kolaborasi lintas instansi ini sengaja digelar untuk memperkuat pengawasan komoditas ilegal sekaligus memantapkan sistem pemungutan pajak di bumi Nyiur Melambai.

Kolaborasi Strategis Melalui PKS Pajak dan NPHD

Agenda penandatanganan PKS antara Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara ini merupakan tindak lanjut nyata dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati oleh Gubernur Sulawesi Utara bersama Bupati dan Wali Kota pada 23 Februari 2026 silam. Sebelum diresmikan hari ini, draf kesepakatan tersebut telah dimatangkan melalui pembahasan bersama jajaran Bapenda/BPKPD/BKD Kabupaten/Kota se-Sulut pada 20 Mei 2026 di Kantor Pusat PT Bank SulutGo.

Perjanjian Kerja Sama ini memfokuskan sinergi pada tiga sektor pajak daerah krusial, meliputi:

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Opsen PKB.

• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Opsen BBNKB.

• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta Opsen Pajak MBLB.

Selain integrasi pajak daerah, momentum ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) guna menjamin kelancaran alokasi anggaran pembangunan di masing-masing wilayah.

Sinergi Pengawasan Cukai dan Edukasi dari Para Ahli

Untuk memberikan pemahaman mendalam terkait pentingnya menekan peredaran produk ilegal yang merugikan pendapatan negara dan daerah, forum ini turut membekali peserta lewat sosialisasi intensif. Acara menghadirkan pemaparan materi dari sejumlah narasumber kompeten, yaitu:

1. Bapak Minhajuddin Hapsah (Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, mewakili Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara), yang mengupas tuntas strategi penindakan rokok ilegal tanpa cukai.

2. Ibu Yuli Hajriani (Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pemeriksaan Kantor Cabang Tondano, mewakili Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan).

3. Bapak Clay J.H. Dondokambey, SSTP., MAP (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara).

4. Ibu Lasya L. Mamonto, S.Pt., M.E (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).

Baca Juga: Jawab Isu Miring dengan Aksi, BSG Gandeng Pemda se-Sulut Optimalkan Pajak Daerah dan Perangi Rokok Ilegal

Dihadiri Jajaran Pimpinan Daerah

Kegiatan ini turut dikawal dan disaksikan langsung oleh para pemangku kebijakan utama di daerah, di antaranya: