Selain itu, pemerintah juga telah membangun Rumah Produksi Bersama di beberapa lokasi dengan berbagai komoditas unggulan seperti cokelat, kulit, dan garam.
Program ini bertujuan agar komoditas unggulan di setiap daerah dapat diproses menjadi barang bernilai tambah, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Dalam hal pembiayaan, pemerintah telah menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM.
Baca Juga: Kurang dari 1x24 Jam, Polsek Japsel Berhasil Ciduk Pelaku Curas
Teten Masduki juga menekankan perlunya adanya skema baru dari pihak perbankan, seperti metode credit scoring, untuk memudahkan pelaku usaha, terutama usaha mikro, dalam mengakses pembiayaan.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, menyatakan apresiasi terhadap program dan kinerja KemenKopUKM di tahun 2023, serta siap mendukung program strategis di tahun 2024.
“Kami akan mendukung dan bersinergi dengan KemenKopUKM dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah. Karena seperti kita ketahui UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” kata Elviana.
Dia menekankan pentingnya bersinergi dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah.
Baca Juga: 5000 Orang Terkena Flu Singapura, Simak Pencegahanya!
Anggota Komite IV DPD RI, Jimly Asshiddiqie, juga menyoroti pentingnya persiapan pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi global.
“Tantangan besar kita ke depan adalah perubahan ekonomi global. Ini ancaman sekaligus peluang, bagaimana ini bisa jadi semangat kebijakan masa depan dan juga gerakan. DNA juga kelembagaan ekonomi koperasi ini, perlu kita lanjutkan,” kata Jimly.
Jimly menekankan pentingnya mempertahankan DNA dan kelembagaan ekonomi koperasi sebagai bagian dari kebijakan masa depan. (Steven)