MANADO – Dalam upaya mendorong transparansi dan optimalisasi aset daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Wisma Negara Sulawesi Utara, Kota Manado, Selasa (12/05/2026).
Pertemuan strategis ini difokuskan pada optimalisasi kerja sama dengan seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara untuk mentransformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah serta memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Program Strategis dan Sembilan Fokus Utama
Rakor ini merupakan kelanjutan dari program Transformasi Layanan Pertanahan yang diinisiasi oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Kerja sama yang telah terjalin dengan KPK sejak Oktober 2025 ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum tanah guna mendukung investasi yang lebih terarah.
Terdapat sembilan program utama yang menjadi fokus dalam kolaborasi ini, antara lain:
- Integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Integrasi layanan pertanahan melalui Mal Pelayanan Publik.
- Percepatan pendaftaran tanah dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS).
- Pelaksanaan sensus pertanahan berbasis geospasial.
- Integrasi kawasan pangan berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam rencana tata ruang.
- Optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT).
- Konsolidasi tanah untuk kebutuhan pembangunan daerah.
Komitmen Bersama dan Pencegahan Korupsi
Sebagai bentuk nyata dari pertemuan ini, dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah. Penandatanganan ini melibatkan Kementerian ATR/BPN, KPK, serta jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
"Kolaborasi ini bertujuan agar pemerintah memiliki kesamaan pemahaman dan rencana tindak lanjut yang konkret dalam mengoptimalkan ruang dan tanah demi kesejahteraan masyarakat," sebagaimana ditekankan dalam pertemuan tersebut.
Menuju Deklarasi Nasional
Provinsi Sulawesi Utara terpilih menjadi lokasi penutup rangkaian pilot project kerja sama ini, menyusul langkah serupa yang telah dilakukan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Seluruh rangkaian kegiatan ini nantinya akan berpuncak pada Deklarasi Nasional yang akan melibatkan jajaran menteri, pimpinan KPK, serta seluruh kepala daerah se-Indonesia.