Ratahan - Senin, 11 Mei 2026 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam memperkuat kerja sama di bidang hukum dan pelayanan publik. Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli menerima kunjungan kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara di ruang kerjanya, Kantor Bupati Mitra.
Rombongan Kanwil Kemenkumham Sulut dipimpin langsung oleh Hendrik Pagiling dan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ronald Kandoli menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja yang dinilai sangat strategis dalam memperkuat sinergitas antara Pemkab Mitra dan Kemenkumham Sulut.
“Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kolaborasi, khususnya dalam bidang produk hukum daerah dan pelayanan publik demi meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan administrasi bagi masyarakat Minahasa Tenggara,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Hendrik Pagiling, menjelaskan bahwa agenda kerja yang dibahas mencakup sejumlah poin penting. Di antaranya harmonisasi peraturan daerah (Perda), peninjauan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), penguatan kekayaan intelektual, hingga sosialisasi Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha di Minahasa Tenggara.
Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan hukum yang lebih efektif, modern, dan mudah diakses masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor usaha melalui legalitas yang lebih sederhana.
Pertemuan berlangsung penuh keakraban dan semangat kolaborasi. Turut hadir Ketua DPRD Mitra Sophia Antou bersama Wakil Ketua DPRD Katrien Mokodaser.
Mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut yakni Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP, MM, Asisten Administrasi Umum Ir. Elly Sangian, ME, Kepala Dinas PMD M. Irwan Abdjulu, SE, Kepala Dinas Pariwisata Selvie Lendombela, MM, perwakilan Dinas Perindagkop, serta Kabag Hukum Setda Dougles Waas, SH, MH.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Mitra menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin tertib hukum, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha di daerah.