MITRA, April 2026 – Suasana serius namun penuh semangat evaluasi mewarnai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dalam agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Soekarno Legislatif Hall, Senin (20/4).
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sophia Antou, SE, didampingi Wakil Ketua Tonny H. Lasut, S.ST dan Wakil Ketua Katrien Mokodaser, SE, serta dihadiri oleh jajaran anggota DPRD Kabupaten Mitra.
Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis, mulai dari penguatan kinerja sektor pelayanan publik hingga optimalisasi pembangunan daerah yang dinilai masih perlu pembenahan di beberapa lini.
Baca Juga: Langkah Awal Kuasai Indonesia, YSK: Sepak Bola Sulawesi Utara Telah Bangkit!
Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, yang hadir langsung dalam rapat paripurna itu, menunjukkan sikap terbuka dan responsif. Ia menyampaikan apresiasi atas seluruh rekomendasi yang diberikan DPRD dan menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti setiap catatan yang ada.
“Rekomendasi ini bukan sekadar evaluasi, tetapi menjadi pedoman penting untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan,” tegas Kandoli.
Meski diakui capaian pembangunan tahun 2025, khususnya di sektor ekonomi dan infrastruktur, menunjukkan tren positif, Bupati tetap menaruh perhatian serius terhadap berbagai kekurangan yang disoroti.
Ia bahkan langsung menginstruksikan seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk bergerak cepat melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi DPRD.
Baca Juga: Babinsa Gelar Kegiatan TNI Sahabat Pelajar, Sosialisasikan Nilai Pancasila di Sekolah
Lebih jauh, Kandoli menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah.
“Sinergitas ini adalah kunci. Dengan kerja sama yang kuat, kita optimis Minahasa Tenggara bisa semakin mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memastikan jalannya roda pemerintahan tetap berada pada jalur yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.