MANADO, SulutZone.com – Setelah masa periodisasi Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Utara yang diketuai Nathanael Pepah berakhir, kini muncul desakan kuat dari Forum Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI se-Sulut yang menyebut diri sebagai "akar rumput".
Mereka meminta Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI untuk mengedepankan asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum dalam menyikapi kekosongan kepemimpinan di BPD.
Pernyataan ini mengemuka seiring dengan "kedaluwarsa"-nya masa jabatan BPD HIPMI Sulut, yang kini telah melewati batas tiga bulan setelah periodisasi resmi.
Beberapa Pengurus BPC yang tergabung dalam forum "akar rumput" ini menyuarakan kekecewaan mereka atas standar ganda yang dinilai diterapkan dalam penanganan masa jabatan.
"Ketika BPC melewati periodisasi, saat itu juga BPD Sulut langsung menunjuk caretaker tanpa adanya informasi, mediasi, bahkan klarifikasi kepada kami," ujar Ketua Umum BPC HIPMI Bitung, Oswald Nathan, dengan nada tegas.
Senada dengan itu, Sekertaris Umum BPC HIPMI Minahasa, Dedi Manlesu, menambahkan, "Jika saat ini BPD juga melewati batas tiga bulan setelah periodisasi, maka kami Forum BPC Akar Rumput meminta kebijakan dan perlakuan yang sama dari BPP HIPMI. Kami mendesak BPP untuk segera menunjuk caretaker sebagaimana yang pernah mereka lakukan terhadap BPC." Desakan ini mencerminkan harapan agar tidak terjadi "tebang pilih" dalam penerapan aturan organisasi.
"Tidak adanya perlakuan yang sama ini akan menimbulkan preseden buruk mengenai netralitas dan integritas sistem organisasi HIPMI di mata para anggota di tingkat bawah," tegas Ketua Umum BPC HIPMI Talaud, Mikel Maatota, dalam kesempatan terpisah.
Para pemimpin BPC ini menegaskan bahwa konsistensi dalam penegakan AD/ART dan Peraturan Organisasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan anggota dan memastikan keberlangsungan organisasi yang sehat dan adil.
Forum BPC HIPMI se-Sulut "akar rumput" berharap BPP HIPMI segera merespons desakan ini dengan bijak dan adil, sesuai dengan semangat kebersamaan dan prinsip keadilan dalam berorganisasi. Penunjukan caretaker yang transparan dan segera diharapkan dapat mengakhiri polemik yang terjadi dan memastikan roda organisasi di tingkat provinsi kembali berjalan normal.
***