MANADO - Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara (Sulut), Voucke Lontaan, kembali melontarkan kritik terhadap kepengurusan PWI Sulut saat ini. Kali ini, Voucke mempertanyakan kehadiran Asisten I Sekprov Sulut, Denny Mangala, dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PWI Sulut yang digelar oleh pengurus hasil Kongres Luar Biasa (KLB).
Dalam pernyataannya, Voucke seolah mempertanyakan legitimasi kepengurusan PWI Sulut di bawah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, Vanny Loupatty, sehingga ia merasa aneh dengan kehadiran perwakilan pemerintah provinsi dalam acara organisasi tersebut. Padahal, Voucke sendiri telah diberhentikan secara resmi dari jabatannya melalui Surat Keputusan (SK) PWI Pusat.
Protes Voucke ini langsung mendapatkan respons tegas dari Plt Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty alias Maemossa. Maemossa dengan lugas membantah tudingan Voucke dan menegaskan bahwa undangan kepada pejabat Pemprov Sulut dalam Rakerda tersebut adalah sah dan sesuai dengan prosedur organisasi.
Baca Juga: Ternyata! Dewan Pers Tutup Akses Kantor PWI Kubu Lama, Penggunaan Alamat Pusat Dinilai Menyesatkan
"Voucke sudah tak punya legitimasi. Dia sudah dipecat. Kalau kami menggelar Rakerda dan mengundang pejabat resmi, di mana letak salahnya?" ujar Maemossa dengan nada heran di Manado, Jumat (2/5/2025).
Maemossa menilai bahwa tindakan Voucke yang terus mempertanyakan legitimasi pengurus baru, padahal sudah jelas ada SK pemecatan dari PWI Pusat, hanyalah upaya untuk mengganggu soliditas organisasi dan menciptakan kegaduhan di publik. Ia bahkan menyindir bahwa selama ini justru pihak Voucke yang kerap mencatut nama Pemprov Sulut demi mendapatkan dukungan semu.
"Upaya menggiring opini publik lewat media hanyalah bentuk kegelisahan pihak yang sudah kehilangan legalitas organisasi," tegas Maemossa. Ia merujuk pada pemberitaan sebelumnya di mana nama Pemprov Sulut dicatut seolah-olah mendukung Voucke Lontaan yang sudah diberhentikan.
Lebih lanjut, Maemossa menjelaskan bahwa Rakerda PWI Sulut yang dihadiri oleh Asisten I Sekprov Sulut dan Kadis Kominfo Sulut merupakan agenda resmi organisasi yang bertujuan untuk menyusun program kerja dan memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah. Kehadiran perwakilan pemerintah tersebut menunjukkan pengakuan dan dukungan terhadap kepengurusan PWI Sulut yang sah.
"Kami mengundang pejabat pemerintah secara resmi karena kami adalah organisasi yang sah dan diakui. Kehadiran mereka adalah bentuk dukungan terhadap pers yang profesional di Sulawesi Utara," jelas Maemossa.
Baca Juga: Legitimasi Kepengurusan PWI Sulut Hasil KLB Diperkuat Pemblokiran SK AHU Kubu Lama oleh Kemenkumham
Maemossa juga mengingatkan Voucke untuk menghormati keputusan organisasi dan tidak terus melakukan manuver yang kontraproduktif. Ia menyarankan agar jika memang merasa ada pihak yang dirugikan, jalur hukum adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah, bukan melalui pernyataan-pernyataan di media yang cenderung menciptakan polemik berkepanjangan.
"Jangan bawa-bawa nama Gubernur Sulut atau UU Pers seenaknya. Kalau merasa dirugikan, tempuh jalur hukum, bukan main media. Ini bukan soal kebebasan pers, ini soal kredibilitas organisasi," pungkas Maemossa dengan tegas.
***