Minahasa - Polemik internal di tubuh Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Utara (Sulut) semakin memanas. Pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) HIPMI Minahasa beberapa waktu lalu disinyalir menyalahi aturan dan menjadi awal "operasi politik" untuk meloloskan kepentingan kelompok "warna politik" tertentu.
Theo Alfa Herwanto, SE., MSA, mantan Ketua Bidang BPD HIPMI Sulut di bawah kepemimpinan Nathanael Pepah, mengungkapkan bahwa Muscablub tersebut menghasilkan Ketua Umum yang tidak memenuhi syarat calon Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC). Namun, pengesahan tetap dilakukan karena adanya kesamaan "warna" dengan Ketua Umum BPD HIPMI Sulut.
Herwanto juga menyoroti statusnya yang tiba-tiba dinonaktifkan dari kepengurusan BPD HIPMI Sulut melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) secara sepihak. "Sampai saat ini, saya tidak pernah dikontak atau diberitahukan terkait status saya yang ternyata telah dieksekusi PAW sepihak oleh Ketua Umum dan kroni-kroninya. Mungkin karena saya dianggap tidak 'satu gerbong' dan tidak menginginkan adanya upaya 'operasi politik merah-nisasi' di tubuh HIPMI Sulut," ungkap Herwanto.
Herwanto menegaskan bahwa Ketua Umum BPD HIPMI Sulut dan kroni-kroninya tidak memahami aturan dan hanya berorientasi pada kekuasaan. Ia menuding organisasi tersebut dijadikan kendaraan untuk melanggengkan upaya "merah-nisasi" di HIPMI Sulut.
"HIPMI Sulut seharusnya berjalan dengan aturan yang ada, menjalankan fungsinya sebagai wadah pengusaha muda, serta melakukan proses pengkaderan anggota. Bukan malah membangun sekte sehingga terlihat seperti sayap partai politik tertentu," tegas Herwanto.
Herwanto mengaku prihatin dengan kondisi HIPMI Sulut saat ini. Ia menilai Ketua Umum HIPMI Sulut, Nathanael Pepah, seakan kehilangan arah. Ia berharap HIPMI Sulut dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulut dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan iklim investasi yang terbuka saat ini.
"Saya meminta Ketua Umum dan kroni-kroninya untuk bertanggung jawab penuh atas segala kisruh dan kekacauan di HIPMI Sulut saat ini," pungkas Herwanto.
***