Sulutzone.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi buka suara mengenai isu WNI yang ‘disuruh’ untuk mencari kerja di luar negeri.
Isu tersebut memanas dengan anggapan bahwa makin sedikitnya lapangan kerja di dalam negeri.
“Analoginya gini, kita harus membayangkan dalam soal tenaga kerja dan pasar tenaga kerja itu sebagai bagian pasar global,” kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Juli 2025.
“Kalau kalian kuliah di dalam negeri, karena ada universitas-universitas dan perguruan tinggi yang baik, tapi begitu ada kesempatan ke luar negeri, pasti diambil juga,” imbuhnya.
Hasan Nasbi kemudian mengungkapkan bahwa pada Februari 2024 hingga Februari 2025 sudah tercipta 3,6 juta lapangan kerja.
“Lapangan kerja di Indonesia ada, tapi ada pilihan di luar negeri yang menarik, ya nggak apa-apa,” ungkapnya.
“Kita kan sudah terbiasa juga dengan budaya merantau, jadi bukan karena tidak ada lapangan kerja dalam negeri, tapi ada opsi menarik itu kan baik juga untuk diambil,” tambahnya.
Ia juga menyoroti negara lain yang sedang kekurangan tenaga kerja, sehingga bisa jadi peluang emas bagi WNI untuk mengisinya.
Isu ini ramai setelah pernyataan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding yang mengimbau WNI mencari pekerjaan di luar negeri.
Imbauan tersebut muncul saat berada di acara peresmian Migrant Center di Gedung Prof Soedarto, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang pada 26 Juni 2025 lalu.
“Di Jateng ada (hampir) 1 juta (pengangguran) yang belum terserap, anda (mahasiswa) calon (tenaga kerja) yang tidak terserap, maka segera berpikir ke luar negeri,” ujarnya saat itu.
Ia kemudian memberikan klarifikasi dengan menyatakan bahwa WNI bisa mencoba peruntungan di luar Indonesia.
“Seingat saya, saya bicara bahwa saya kampanye agar anak-anak, termasuk mahasiswa, bisa berkesempatan bekerja di luar negeri,” ujar Karding Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Program Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen-P2MI) yang digelar di Jakarta pada 28 Juni 2025 lalu.
“Namun, dipersepsikan dan ditulis seolah-olah saya menelantarkan orang Indonesia ke luar negeri karena tidak ada lapangan kerja di dalam negeri,” katanya saat itu.
***