Jakarta, sulutzone.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah kepulauan dan terpencil.
Dalam rapat Komisi IX DPR RI di Senayan pada Selasa, 1 Juli 2025, Felly secara khusus menyoroti tantangan logistik yang dihadapi di wilayah seperti Sitaro, Sangihe, dan Talaud, yang mengandalkan transportasi kapal.
Felly, yang juga pimpinan sidang, mempertanyakan mekanisme distribusi MBG agar biaya tidak membengkak dan memastikan setiap pulau memiliki infrastruktur yang memadai. "Kepulauan itu, Sitaro, Sangihe, dan Talaud, ini pulau-pulau semua Prof, dan kapalnya tidak seperti daerah lain yang lancar, seperti apa itu (mekanisme MBG)," ujar Felly. Ia juga menanyakan, "Apakah di setiap pulau itu sudah disiapkan mungkin dapurnya atau seperti apa?"
Menurut Felly, dari pengecekannya, belum ada dapur yang disiapkan untuk program MBG di pulau-pulau tersebut. Ia menekankan perlunya solusi konkret dari BGN mengingat akses yang sulit.
Menanggapi kekhawatiran Felly, Kepala BGN Dadan Hindayana meyakinkan bahwa BGN akan bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan program di daerah-daerah tersebut, tanpa melibatkan mitra pihak ketiga. Dadan menjelaskan bahwa berapa pun jumlah penerima manfaat, akan ada Satuan Petugas Penyelenggara Gizi (SPPG) yang melayani, didukung oleh penambahan 30.000 lebih sumber daya manusia.
"Jadi, untuk daerah-daerah terpencil, kami tidak berikan ke mitra karena mitra tidak mungkin bisa membiayai karena return of investment-nya lama," tegas Dadan. Ini menunjukkan komitmen BGN untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, namun Felly tetap menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk mengatasi hambatan geografis dan memastikan efektivitas program.