Sulutzonecom -- PDI Perjuangan melalui Juru Bicara Ahmad Basarah memberikan klarifikasi mengenai kabar yang menyebutkan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, melarang kepala daerah partainya untuk mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang. Basarah menegaskan bahwa sebenarnya Megawati tidak melarang, namun hanya menginstruksikan penundaan perjalanan tersebut. Instruksi ini merupakan bagian dari arahan Megawati agar kepala daerah PDI-P yang baru terpilih untuk lebih fokus pada tugas-tugas kerakyatan, meskipun acara retreat ini digelar oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri.
Lebih lanjut, Basarah menjelaskan bahwa Megawati meminta kepala daerah yang belum berangkat untuk mengutamakan pelayanan kepada rakyat di daerah masing-masing. "Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan," ujarnya. Instruksi ini juga merupakan respons terhadap perkembangan terkini dalam partai, pasca-penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
PDI-P juga sebelumnya sempat menjadi sorotan terkait penahanan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Sebagai reaksi terhadap kejadian tersebut, Megawati mengeluarkan surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang menginstruksikan penundaan keberangkatan kepala daerah PDI-P ke Magelang, dengan meminta mereka yang sudah dalam perjalanan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
Meskipun demikian, beberapa kepala daerah dari PDI-P tetap memutuskan untuk mengikuti retreat tersebut sejak dimulai pada 21 Februari 2025. Tindakan ini memicu kontroversi di kalangan kader dan publik, meskipun Megawati menginginkan agar kadernya tetap bekerja demi kepentingan rakyat.