MELONGUANE, SULUTZONE.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Utara resmi memulai pemeriksaan awal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2025.
Proses ini diawali dengan agenda Entry Meeting yang digelar di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Selasa (10/2/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Sekda Talaud, Dr. Yohanis B.K. Kamagi, AP, M.Si, beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemeriksaan Berlangsung 25 Hari
Tim BPK dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan intensif selama kurang lebih 25 hari, terhitung sejak 10 Februari hingga 6 Maret 2026.
Pemeriksaan awal ini merupakan prosedur standar untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara di lingkup Pemkab Talaud sebelum laporan final diterbitkan.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Yohanis Kamagi menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk bersikap kooperatif selama masa audit.
"Kami berkomitmen penuh mendukung proses pemeriksaan ini. Saya menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk proaktif mensupport data serta dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa agar proses ini berjalan lancar dan efektif," ujar Kamagi.
Menjaga Tradisi Akuntabilitas
Langkah ini dipandang sebagai bentuk keseriusan Pemkab Talaud dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah yang bersih.
Dengan dimulainya Entry Meeting ini, diharapkan sinergi antara auditor dan entitas yang diperiksa dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat di bumi Porodisa.